Pemprov Siasati Tukar Guling Aset

Belajar dari Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus bisa menyiasati tukar guling aset berupa tanah dan bangunan.

Hal tersebut dikemukan H. Budiman Mustafa anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel dari PKS sebagai oleh-oleh studi banding ke Sumbar, demikian dilaporkan, Rabu.

Studi banding itu atas ajakan Dinas Kesehatan Kalsel untuk mencari tahu permasalahan pembangunan kesehatan di "Ranah Minang" khususnya berkaitan dengan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu mencontohkan masalah RSUD Jamil Padang milik Pemprov Sumbar yang kini dalam keadaan rusak karena imbas gempa belum bisa dilakukan renovasi total.

Padahal untuk rehabilitasi total instalasi kesehatan milik Pemprov Sumbar itu tersedia dana bantuan Arab Saudi sekitar Rp500 miliar tapi karena terbentur ketentuan penghapusan dan tukar guling aset daerah sehingga belum bisa terealisasi.

Pengalaman persoalan RSUD Jamil Padang hendaknya menjadi acuan dan bahan pemikiran Pemprov Kalsel seperti rencana tukar guling aset daerah dengan gedung eks Akademi Kebidanan (Akbid) milik Kementerian Kesehatan di kawasan RSUD Ulin Banjarmasin.

"Untuk persoalan itu Pemprov Kalsel harus bisa menyiasati supaya segera selesai tuntas sebab kalau melalui prosedur birokrasi nampaknya cukup rumit dan melalui jalan panjang," ujar pensiunan pegawai dinas kesehatan tersebut.

Menurut dia, untuk mempercepatan penyelesaian ditingkat pusat terkait penghapusan ataupun tukar guling milik kementerian di daerah mungkin bisa menggunakan diplomasi.

Sebagai contoh dalam pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Gigi yang menggunakan lahan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin milik Kementerian Pendidikan Nasional, lanjutnya Pemprov Kalsel menggunakan diplomasi melalui jalur politik.

"Seingat saya ketika itu untuk percepatan penyelesaian masalah penghapusan dan tukar guling aset pemerintah pusat di daerah dengan aset daerah Kalsel kini meminta tolong orang kuat di Partai Demokrat untuk melakukan lobi. Usaha tersebut Alhamdulillah berhasil," ungkapnya.

Begitu pula rencana penghapusan dan tukar guling eks Gedung Akbid milik Depkes tempo dulu yang ada di kawasan RSUD Ulin guna percepatan penyelesiannya mungkin bisa pula menggunakan jalur diplomasi.

"Dengan meminta tolong orang kuat di partai politik yang dekat hubungannya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan," kata Budiman.*6*