Keanggotaan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan pascarotasi anggota alat kelengkapan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, tetap dinilai paling "gemuk."


Pengumuman rotasi anggota alat kelengkapan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut dalam rapat paripurna internal lembaga legislatif itu di Banjarmasin, Selasa, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, didampingi rekan sesama wakil ketua dewan Fathurrahman.

Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta perhubungan dan lingkungan hidup itu, baik sebelum maupun pascarotasi anggota alat kelengkapan dewan, beranggotakan 15 orang atau lebih banyak dari tiga komisi lainnya.

Sementara Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel hanya beranggotakan 10 orang, kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan serta Komisi IV bidang kesra masing-masing memiliki 13 anggota.

Dalam perbicangan dengan wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel, Wakil Ketua dewan Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), geleng-geleng kepala atas dugaan Komisi III sebagai komisi "basah" sehingga keanggotaannya banyak.

 "Saya kira bukan masalah basah atau tidaknya sebuah komisi, tapi itu merupakan kebijakan fraksi masing-masing, bukan murni keinginan anggota yang bersangkutan dalam menempati komisi tersebut," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS tersebut.

 "Menurut saya kita jangan berpikir masalah basah atau tidak suatu komisi, tapi bagaimana bekerja melaksanakan tugas dan fungsi (tufoksi) sebaik mungkin, baik selaku mitra kerja pemerintah daerah maupun sebagai wakil rakyat," demikian Riswandi.

Alat kelengkapan DPRD Kalsel 2009 - 2014 terdiri empat komisi, yaitu Komisi I bidang hukum dan pemerintah, II bidang ekonomi dan keuangan, III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Komisi IV bidang kesra.

Selain itu, Badan Musyawarah (Banmus), Badang Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel.

Sedangkan keanggotaan DPRD Kalsel yang berjumlah 55 orang itu terbagi delapan fraksi berasal dari 11 partai politik (parpol), yaitu Fraksi Partai Golkar 10 orang dan Fraksi Partai Demokrat sembilan anggota. 

Selain itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPPIR) sembilan anggota, gabungan dari PPP tujuh dari dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dua orang.

Kemudian Fraksi PKS tujuh, Fraksi Partai Demokrati Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) masing-masing lima anggota.

Sattu fraksi gabungan lainnya lagi yaitu Fraksi Kebangkitan Bintang Nurani Rakyat (KBNR) lima anggota berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tiga, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing satu orang. /shn/D




Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026