Komisi I DPRD Kalsel tinjau kesiapsiagaan penanganan karhutla HSS

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tinjau kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

"Kunjungan kami ke HSS untuk mengetahui/memastikan kesiapsiagaan penanganan karhutla di kabupaten tersebut khususnya," ujar Ketua Komisi I H Rais Ruhayat ketika dikonfirmasi, Sabtu sesudah melakukan peninjauan.

Penanganan karhutla serta persiapan menghadapi potensi banjir menjadi perhatian Komisi I DPRD Kalsel saat monitoring di "Bumi Rakat Mufakat" atau "Bumi Perjuangan Pahlawan Antaludin" HSS, Jumat (11/9/2026).

Kunjungan rombongan Komisi I yang dipimipin Rais Ruhayat ke HSS itu diawali dengan audensi bersama pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel serta BPBD kabupaten setempat di Kantor Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan (sekitar 135 km timur laut Banjarmasin).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menerima berbagai informasi mengenai kondisi karhutla yang saat ini terjadi pada sejumlah lahan gambut di sekitar permukiman warga. Berbagai upaya penanganan yang mereka lakukan turut menjadi pembahasan bersama.

Selain persoalan karhutla, warga juga menyampaikan sejumlah masukan terkait antisipasi banjir yang berpotensi terjadi saat musim penghujan tiba. Kesiapan sejak dini mereka nilai penting agar meminimalkan dampak dari bencana banjir tersebut.

Masyarakat berharap langkah-langkah mitigasi dapat tersusun secara terencana, baik melalui program maupun dukungan anggaran yang memadai.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait mereka nilai menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel menegaskan bahwa penanganan karhutla dan bencana banjir memerlukan keterlibatan seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam mengurangi dampak karhutla yang saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah, serta bencana banjir yang mungkin terjadi.

“Semua pihak harus bekerja guna mengatasi karhutla maupun bencana lainnya, harus bahu membahu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan kerja sama yang tepat, semoga bisa mengurangi dampak karhutla yang saat ini tengah marak, serta bencana lainnya. Tidak hanya tanggung jawab BPBD,” ujar Rais Ruhayat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.