Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi mendorong ekonomi provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota sehat.
"Dalam upaya menuju ekonomi sehat, saya desak anggaran literasi konsumen diperkuat," ujar Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel dalam keterangan persnya, Selasa.
Ia meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel memperkuat perlindungan dan literasi konsumen dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut menilai, alokasi anggaran untuk peningkatan literasi konsumen masih perlu mendapat perhatian lebih serius.
Menurut Anggota DPRD Kalsel dua periode itu, pemerintah tidak boleh hanya mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sisi produksi, omzet, dan pemasaran. Tapi pertumbuhan ekonomi daerah harus berbarengan dengan peningkatan kesadaran konsumen agar tercipta ekosistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan.
“Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, saya kira literasi konsumen harus menjadi perhatian. Jangan hanya UMKM yang kita minta naik kelas, konsumennya juga harus naik kelas. Masyarakat harus tahu haknya dan mampu melindungi dirinya sendiri,” tegas Firman.
Ia mengatakan, anggaran literasi konsumen tidak semestinya dipandang sebagai belanja sosialisasi yang bisa diminimalkan. Edukasi mengenai keamanan produk, informasi barang dan jasa, legalitas, sertifikasi halal, hingga mekanisme pengaduan merupakan investasi untuk membangun kepercayaan sekaligus menciptakan pasar yang sehat.
“Kalau alokasi untuk literasi konsumen masih sangat rendah, ini perlu kita evaluasi dalam APBD Perubahan. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika masyarakat sudah menjadi korban, tetapi sejak awal dengan memberikan pengetahuan yang memadai,” ujarnya.
Firman menyarankan agar mengarahkan penganggaran tersebut pada program yang konkret dan terukur. Dapat melakukan edukasi melalui sekolah, komunitas, pasar, kelompok masyarakat, serta kanal digital.
"Materinya juga tentu harus praktis, seperti cara mengenali produk yang aman, membaca label dan tanggal kedaluwarsa, memahami informasi komposisi, mengenali legalitas produk, serta mengetahui ke mana harus mengadu ketika dirugikan," sarannya.
Ia menambahkan, di sisi pelaku usaha, Pemprov Kalsel juga perlu memperkuat pendampingan UMKM untuk memenuhi standar mutu dan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal serta perizinan sesuai jenis usaha. "Dengan begitu, perlindungan konsumen dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan," katanya.
Selain itu, Firman meminta penguatan kanal pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa, termasuk optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Menurutnya, masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang mudah mereka akses dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
“Kita ingin ekonomi Kalsel tumbuh, tetapi pertumbuhan itu harus dibangun di atas kepercayaan. APBD Perubahan 2026 harus bisa menjawab kebutuhan itu: UMKM diperkuat, konsumen diedukasi, dan ketika terjadi sengketa masyarakat memiliki tempat untuk mendapatkan penyelesaian yang adil,” kata Firman.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ekonomi daerah tidak cukup diukur dari meningkatnya transaksi dan jumlah UMKM. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu mempertemukan pelaku usaha yang berkualitas dengan konsumen yang cerdas dan terlindungi.
Karena itu, Firman berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga memastikan setiap alokasi belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam membangun literasi dan perlindungan konsumen di Kalsel.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
