Pemkab HSS gelar rakor TKDD bersama KPPN Barabai

Seluruh laporan realisasi penggunaan anggaran segera dipertanggungjawabkan dalam waktu singkat,

Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) bersama jajaran KPPN Barabai, di Aula Sehati BPKPD, Kamis.

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi sekaligus mengakselerasi realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026, dihadiri Sekretaris Daerah(Sekda) HSS H. Muhammad Noor didampingi Kepala BPKPD HSS H. Nanang Fahrurrazi, sebagai narasumber utama Kepala KPPN Barabai Djoko Julianto beserta jajaran, diikuti para bendahara dan pengelola keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lurah se-Kecamatan Kandangan.

"Realisasi APBN tahun 2026 telah mencapai 29,19 persen, meski demikian terdapat catatan kritis terkait pola penyerapan di tingkat daerah," kata Kepala BPKPD HSS H. Nanang Fahrurrazi dalam pidato pengantar.

Baca juga: Sekda HSS ikuti rakornas pengelolaan pendapatan daerah

Namun, menurut dia ada hal yang cukup mengkhawatirkan adalah meskipun transfer dari pemerintah pusat berjalan sangat lancar, penyerapan belanja di tingkat daerah ternyata belum memenuhi target pada triwulan pertama.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa dari total Rp1,4 triliun postur APBD HSS, sebesar Rp1,1 triliun di antaranya bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi sebesar 18 persen dari total APBD.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekda HSS meminta komitmen penuh dari seluruh pengelola keuangan di tiap instansi, ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap kendala-kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

"Para pengelola keuangan di tiap OPD, khususnya yang masih mengalami hambatan, harus segera melakukan tindak lanjut. Hal ini krusial agar kualitas laporan keuangan daerah kita tetap terjaga dengan baik," ujar sekda.

Sekda juga menginstruksikan agar seluruh laporan realisasi penggunaan anggaran segera dipertanggungjawabkan dalam waktu singkat, dengan memastikan keakuratan data yang dilaporkan.

Baca juga: Wabup HSS: PAD indikator penting kemandirian daerah

Dalam sesi utama, Kepala KPPN Barabai Djoko Julianto memberikan pemaparan mendalam mengenai korelasi antara APBN, APBD HSS, serta mekanisme dana transfer pusat ke daerah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana para pengelola keuangan OPD menyampaikan berbagai permasalahan teknis yang ditemui dalam pengelolaan anggaran di unit kerja masing-masing guna mencari solusi bersama.

Sebelumnya, diawal rangkaian kegiatan, Kepala KPPN Barabai menyerahkan penghargaan berupa Piagam Penghargaan kepada Pemkab HSS yang diterima Sekda HSS, sebagai pemerintah daerah dengan kinerja Penyaluran TKD Terbaik lingkup KPPN Barabai Tahun 2025.