Banjarmasin, (Antaranews kalsel) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Haris Makkie membuka secara resmi Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Kalsel ke-7 tahun 2017, di Hotel G'Sign Banjarmasin, Sabtu (7/10) malam.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie membacakan sambutan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila ke-7 tahun 2017 tidak saja memilih kepengurusan periode 2017-2022, namun dapat memberikan andil terhadap kemajuan daerah.
Selama ini, sebut dia, keberadaan Pemuda Pancasila tidak pernah membebani pemerintah daerah karena Pemuda Pancasila organisasi mandiri dan mitra pemerintah.
"Saya hanya berpesan perlunya menyiapkan figur-figur kepengurusan yang kompeten serta mau dan mampu memberikan dedikasi pengabdian. selain itu memiliki visi yang jauh kedepan, sehingga dapat memobilisasi Pemuda Pancasila," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, tekad dan komitmen Pemuda Pancasila dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Kalimantan Selatan sangat diharapkan, sehingga cita-cita membangun Kalsel mandiri dan terdepan dapat tercapai secara optimal.
"Atas masyarakat pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas kontibusi dan sumbangsih yang besar, baik dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila maupun mendukung suksesnya pembangunan daerah," tegasnya.
Kedepan, sebut dia, hubungan dan kontribusi Pemuda Pancasila dalam pembangunan diharapkan dan terus ditingkatkan agar kegiatan pembanguan yang dilaksanakan pemerintah provinsi dapat berjalan dengan baik.
"Kita berharap apa yang sudah dilakukan selama ini, kemitraan, kerjasama kita antara Pemuda Pancasila dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kita lestarikan dan tingkatkan,"ungkapnya.
Terpisah, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Kalsel periode 2012-2017 H Hasnuryadi mengatakan, keberadaan Pemuda Pancasila di Kalimantan Selatan dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial di masyarakat.
Untuk itu, dia mengajak, seluruh anggota Pemuda Pancasila Kalimantan selatan untuk terus mendukung kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
