Barabai (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) mencecar pertanyaan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh Ketua Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) se-Kabupaten HST terkait berbagai polemik implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami memanggil Korwil BGN serta seluruh SPPG di HST untuk meminta klarifikasi berkaitan permasalahan implementasi program MBG di lapangan yang sempat viral," kata Ketua Komisi I DPRD HST Yajid Fahmi As di Barabai, Kamis.
Rapat kerja Komisi I DPRD HST dengan Korwil BGN dan SPPG se-HST itu dengan agenda resmi terkait evaluasi bahan, penyajian dan lingkungan yang berlangsung di Ruang Lantai II Sekretariat DPRD HST.
Yajid Fahmi menuturkan pihaknya mengundang SPPG bukan untuk menyudutkan mereka dan Komisi I tidak punya kepentingan terhadap SPPG, namun yang pihaknya kejar adalah perbaikan gizi untuk anak-anak.
"Kami sejatinya mendukung berjalannya program MBG ini, untuk itu kami turut mengawasi agar pelaksanaan di lapangan memang betul-betul sesuai dengan tujuan awal yakni pemenuhan gizi anak dan pengentasan stunting," jelasnya.
Anggota Komisi I Johar Arifin menyoroti pentingnya memastikan para pemilik atau pengelola SPPG benar-benar berkomitmen terhadap pemenuhan gizi anak.
"Alangkah baiknya agar pemenuhan gizi anak terpenuhi. Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemilik (SPPG) harus hadir dan bertanggung jawab langsung," tegasnya.
Johar juga menyinggung soal nominal dana yang disebut-sebut naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi.
"Kenaikan ini jangan sampai hanya wacana," imbuhnya.
Anggota Komisi I lainnya Salpia Riduan mengkritisi teknis pelaksanaan.
"Apakah hari ini SPPG membawa makanan bergizi? Bagaimana utamanya? Para penyedia harus paham. Apakah perlu minta MBG dan seterusnya? Kita harus memastikan gizi bagi yang belum menerima," tuturnya.
Sedangkan anggota Komisi I Alamsyah mempertanyakan komitmen para pemilik SPPG agar turut dihadirkan dalam rapat.
"Kita mau pemilik SPPG yang datang (ke rapat). Pemiliknya pikir apa tentang SPPG mereka? Jangan sampai banyak orang yang justru menyerang (program) ini," sindirnya.
Kemudian anggota DPRD lainnya Budiono mempertanyakan minimnya keterlibatan penyedia bahan pokok lokal untuk program ini, sehingga masih belum berdampak pada ekonomi lokal.
Menanggapi berbagai pertanyaan, Korwil BGN HST Sadilah menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menjamin mutu meski terkendala bahan pokok.
"BGN ingin menjamin mutu, namun kita kekurangan bahan pokok. Sebagian bahan masih dibeli dari luar daerah. BGN juga meminta penyediaan tempat, sarana," paparnya.
Ia juga mengakui bahwa masih ada ketidaksesuaian dalam jumlah bahan, sehingga perlu perbaikan.
Sadilah juga mengimbau apabila ada temuan ketidaksesuaian menu atau menu yang tidak layak diharapkan dapat melaporkannya ke koordinator kecamatan atau pengelola SPPG terkait.
"Saat ini BGN juga telah membuka layanan aduan program MBG melalui call center 127/+62-811-1000-8008," ujarnya.
Terkait sumber daya manusia, Sadilah menyebut bahwa untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) pelibatan wirausaha dan pegawai setempat menjadi prioritas.
Sadilah mengucapkan terima kasih atas undangan rapat tersebut sebagai upaya evaluasi bersama perbaikan program MBG ini, ia juga memaparkan data terkait realisasi program.
"Jumlah penerima manfaat saat ini adalah 25.544 orang dari target awal 32.160 dengan 12 SPPG yang sudah operasional," jelas Sadilah.
Ia menambahkan, jumlah relawan yang terlibat saat ini adalah 470 orang, berkurang dari sebelumnya 564 karena dua unit SPPG ditutup sementara, yakni Pantai Batung dan Banua Jingah.
Sebelum menutup rapat, Yajid Fahmi kembali mengingatkan bahwa pihaknya tidak ingin ada penyimpangan administrasi dan pemenuhan gizi harus sesuai standar.
