Jakarta (ANTARA) - Indonesia sejak lama berdiri di sisi Palestina. Ini dilakukan karena fondasi sejarah dan moral. Dukungan kepada Palestina lahir bahkan sebelum Indonesia sepenuhnya berdiri sebagai negara.
Palestina bukan isu luar negeri biasa. Ia melekat dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Maka, setiap langkah Indonesia terkait Palestina selalu dibaca sebagai cermin konsistensi, bukan sekadar langkah diplomasi.
Dunia hari ini tidak berjalan di atas landasan moral semata. Politik global bergerak dengan logika kekuatan, kepentingan, dan transaksi. Negara yang hanya mengandalkan idealisme sering terpinggirkan dari meja perundingan internasional. Di sinilah Indonesia harus bermain di dua kaki dengan menjaga idealisme dan menavigasi kepentingannya.
Di satu sisi, mendukung Palestina secara prinsip adalah soal sikap. Di sisi lain, bertahan di arena internasional adalah soal strategi. Keduanya tidak selalu mesti bertabrakan, tapi sering kali saling menguji.
Sikap pragmatis
Masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, dapat dibaca oleh sebagian kalangan sebagai sikap pragmatis dan, bahkan, kompromi berlebihan.
Ada yang khawatir ini tanda melunaknya sikap Indonesia. Padahal, dalam diplomasi, tidak hadir sering kali lebih berbahaya daripada hadir. Absen berarti menyerahkan narasi seutuhnya kepada pihak lain.
Dengan terlibat langsung di dalam Dewan Perdamaian, Indonesia punya kesempatan mempengaruhi arah diskusi dan opini. Setidaknya, Indonesia bisa menjadi pengingat bahwa perdamaian bukan sekadar gencatan senjata. Perdamaian juga perkara keadilan dan pengakuan hak politik Palestina. Tanpa suara seperti itu, forum apa pun hanya jadi ruang teknokratis.
Sikap pragmatis Indonesia dengan masuk ke Dewan Perdamaian bukan berarti menghapus idealisme. Ia justru upaya menjaga agar idealisme tidak tersingkir dari proses nyata. Dalam banyak kasus internasional, gagasan mulia mati karena tak punya kendaraan politik, dan Indonesia mencoba memanfaatkan kendaraan politik itu.
Di arena global, kekuatan tidak selalu diukur dari kerasnya suara. Kadang ia tampak dari kemampuan bertahan di forum yang tidak ramah. Indonesia tahu posisinya bukan negara adidaya. Maka, pengaruhnya harus dibangun lewat konsistensi, reputasi, dan kredibilitas jangka panjang.
Sikap pro-Palestina Indonesia tidak berdiri sendirian. Ia terhubung dengan peran Indonesia sebagai jembatan Global South. Banyak negara berkembang melihat Indonesia sebagai representasi suara moderat yang tidak emosional, tapi juga tidak tunduk. Ini modal politik yang mahal.
Baca juga: Prabowo joins launch of Gaza Board of Peace at WEF 2026 in Davos
Sikap pragmatis yang diambil Indonesia juga berkaitan dengan kepentingan nasional. Stabilitas kawasan Timur Tengah berpengaruh pada ekonomi global, energi, dan rantai pasok. Indonesia tidak hidup di ruang steril dari dampak konflik. Maka, memperjuangkan perdamaian Palestina juga bagian dari kepentingan domestik.
Namun Indonesia pasti sadar, perdamaian instan hampir mustahil. Dewan perdamaian mana pun, apalagi yang dipimpin satu kekuatan besar, cenderung menghasilkan ketenangan sementara. Indonesia tentu tidak menutup mata soal ini. Meski demikian, toh ketenangan sementara kadang diperlukan untuk mencegah kehancuran total.
Hal yang penting adalah bagaimana masa tenang itu dimanfaatkan. Indonesia bisa mendorong agenda rekonstruksi sipil, bukan sekadar mendorong terciptanya keamanan di Gaza. Sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan sipil sering dilupakan dalam diskusi perdamaian. Padahal, di sanalah negara Palestina diuji kelahirannya.
Solusi dua negara
Sejauh ini, Indonesia konsisten menempatkan solusi dua negara sebagai horizon jangka panjang. Meski realitas lapangan kian menyulitkan, posisi ini tetap relevan secara hukum internasional. Mengganti solusi tanpa konsensus global justru bakal membuka konflik baru.
Dalam praktiknya, Indonesia tidak pernah memaksakan diri sebagai mediator utama dalam urusan Palestina. Itu bukan gaya diplomasi Indonesia. Indonesia lebih nyaman menjadi fasilitator, pendengar, dan penghubung. Peran ini sering tampak sepi, tapi justru krusial.
Di hadapan AS, Indonesia bermain dengan bahasa yang sopan tapi tegas. Tidak frontal, tapi juga tidak mengangguk. Indonesia memahami tekanan politik domestik AS soal Israel. Namun, memahami bukan berarti membenarkan.
Indonesia paham bahwa mendukung Palestina bukan berarti membenarkan semua aktornya. Dukungan diarahkan pada rakyat dan hak politiknya. Bukan pada kekerasan yang memperpanjang siklus balas dendam.
Pragmatisme juga kerap tampak dalam cara Indonesia berbicara, yakni tidak memakai bahasa konfrontatif di forum internasional. Bahasa keras sering memuaskan emosi, tapi jarang menghasilkan keputusan.
Indonesia mampu memilih kalimat yang bisa diterima banyak pihak. Indonesia pasti juga sadar bahwa kepemimpinan global bersifat fluktuatif. Presiden AS bisa berganti, kebijakan bisa berubah. Maka, Indonesia tentu saja tidak akan menggantungkan nasib Palestina pada satu figur atau satu kekuatan besar.
Jika suatu saat Dewan Perdamaian Gaza bubar atau kehilangan pengaruh, toh Indonesia tetap ada. Konsistensi inilah yang membuat posisi Indonesia akan tetap dihormati.
Ekspektasi publik
Di dalam negeri, Indonesia juga harus mengelola ekspektasi publik. Solidaritas emosional rakyat terhadap Palestina sangat kuat. Namun, negara tidak bisa bergerak hanya dengan emosi.
Sudah barang tentu, Indonesia tidak akan menjual isu Palestina untuk popularitas sesaat. Sikap pro-Palestina bukan alat kampanye, tapi garis kebijakan luar negeri. Ketika isu tidak lagi viral, posisi Indonesia terkait Palestina niscaya akan tetap sama.
Indonesia memahami bahwa Palestina mungkin belum segera merdeka esok atau lusa. Namun, proses menuju ke sana perlu terus dijaga agar tidak runtuh. Setiap celah dialog perlu dipertahankan. Bahkan, dialog yang terasa tidak ideal sekalipun.
Dalam dunia yang makin transaksional, idealisme gampang dicemooh. Namun, tanpa idealisme, pragmatisme bisa berubah menjadi oportunisme. Indonesia berusaha menjaga garis tipis itu. Tidak selalu rapi memang, tapi cukup konsisten.
Dengan masuknya Indonesia ke dalam Dewan Keamanan bentukan AS, posisi Indonesia sesungguhnya bukan tanpa risiko. Ia bisa diserang dari dua arah, yaitu dianggap terlalu lunak oleh pendukung Palestina, dan terlalu keras oleh pihak lain. Namun, itulah risiko berdiri di tengah dengan prinsip. Bagaimanapun, jalan tengah bukan berarti netral
Bisa dikatakan Indonesia saat ini lebih memilih menjadi aktor yang relevan. Dan dalam diplomasi, relevansi menentukan apakah suara didengar. Indonesia tampaknya ingin tetap berada di lingkar dalam diplomasi sehingga suaranya didengar saat keputusan tentang Gaza dan Palestina harus dibuat.
Ke depan, tantangan Indonesia adalah bagaimana menjaga stamina diplomatiknya. Konflik Palestina-Israel adalah konflik panjang. Negara yang lelah akan tersingkir, suaranya tak lagi diperhitungkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Maka, Indonesia harus sabar, konsisten, dan adaptif.
Baca juga: Indonesia bergabung Dewan Perdamaian Gaza
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia memilih tetap hadir dalam diplomasi Gaza
