Banjarbaru (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM) menggelar uji publik Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di kantor BPBD Kota Banjarbaru.
"Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait," kata Ketua Tim Peneliti LPPM dalam Penyusunan Dokumen RPB Kota Banjarbaru Dr. Arif Rahman Nugroho di Banjarbaru, Rabu.
Dr. Arif Rahman Nugroho menerangkan, uji publik ini menjadi bagian akhir dari proses penyusunan dokumen RPB 2025–2030.
Dalam forum tersebut, tim peneliti memaparkan hasil analisis risiko bencana yang mencakup peta kerentanan, data kejadian bencana lima tahun terakhir, serta rekomendasi penanganan berbasis wilayah.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru siagakan personel dan sarpras hadapi bencana
Baca juga: Banjarbaru siaga bencana karhutla, BPBD imbau masyarakat waspada
Lebih lanjut, peserta FGD kemudian memberikan tanggapan, termasuk masukan terkait pembaruan data, mitigasi banjir, kesiapsiagaan karhutla, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
Menurut Dr. Arif, forum uji publik penting untuk memastikan bahwa rencana penanggulangan bencana tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
“Masukan dari BPBD dan perangkat daerah lain sangat membantu kami dalam menyempurnakan dokumen, terutama terkait kebutuhan data terbaru dan mekanisme respons di tingkat kelurahan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Banjarbaru Sugiyono menyampaikan bahwa dokumen ini akan menjadi pedoman resmi dalam penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan.
Baca juga: Pendulang intan tewas tertimbun tanah longsor di Cempaka
"Karena itu, proses validasi melalui uji publik dinilai krusial agar seluruh strategi yang tercantum dapat diimplementasikan secara efektif," lanjutnya.
Kemudian, hasil diskusi FGD akan dibahas kembali oleh tim penyusun sebelum dokumen RPB ditetapkan.
Sugiyono berharap kehadiran dokumen ini dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketahanan Kota Banjarbaru terhadap berbagai ancaman di masa mendatang.
