Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar Semiloka  DPRD dan SKPD dalam rangka Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di gedung agung lantai II Amuntai. (Selasa,13/12).



Semiloka DPRD dan SKPD yang berlangasung selama dua hari dan dibuka oleh Sekretaris Daerah H. Risnady Baharuddin mengangkat tema “Peningkatan Peran Kelembagaan Desa dalam Pembangunan Partisipatif”.

Sementara peserta yang hadir pada semiloka DPRD dan SKPD tersebut selain jajaran anggota DPRD dan Kepala SKPD Hulu Sungai Utara, juga hadir Camat se- HSU, pelaku PNPM, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Menurut Kepala BPMPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, tujuan diselenggarakan semiloka adalah untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,

Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektoral dalam program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan daerah dan Memperkuat forum SKPD dan DPRD dalam penyusunan RKPD.

Sementara Bupati HSU dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan sekda HSU H. Risnady Baharuddin mengemukakan bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, kebijakan umum yang harus dikembangkan adalah kebijakan yang berpihak kepada orang miskin (pro-poor policy).

Selanjutnya kata Aunul Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin (po-poor development) dan pertumbuhan ekonomi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth).

Selain itu, menurut Aunul pemberdayaan dan peningkatan peran kelembagaan desa juga harus terus dibangun karena pemberdayaan merupakan upaya mentransformasi kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat mau dan mampu mengambil peran atau bagian secara aktif untuk mendorong terjadinya perubahan melalui pembangunan yang partisipatif.


Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026