Menurut dia di Banjarmasin, Kamis, meskipun tidak ada sektor pertambangan batu bara di Kota Seribu Sungai itu, namun kebijakan terbaru mendapatkan pembagian penerimaan royalti pengelolaan batu bara di Provinsi Kalsel, yakni PT Arutmin dan PT Adaro Indonesia.
Baca juga: ULM-Pemkot Banjarmasin gandeng komunitas diskusi tangani sampah
"Jadi ini pendapatan daerah kita untuk tahun 2025," ujarnya.
Menurut dia, pendapatan hasil royalti dari pertambangan batu bara ini sudah masuk dalam penetapan APBD Perubahan 2025, yakni totalnya sebesar Rp2,5 triliun.
Edy menjelaskan royalti dari dua perusahaan tambang itu, yakni hasil keuntungan yang disisihkan untuk bagikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota.
"Hasil keuntungan sekitar 5 persen," tuturnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin buka ruang bagi partisipasi anak
Dikatakan dia, hasil keuntungan 5 persen yang sisihkan itu terdiri dari 2,5 persen untuk provinsi, 2 persen untuk kabupaten yang wilayahnya ada pertambangan tersebut.
Sisanya, ungkap dia, 0,5 persen dibagikan untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki hasil kekayaan bumi "emas hitam" tersebut, termasuk Kota Banjarmasin.
"Daerah kita termasuk bukan penghasil pertambangan batu bara, jadi kebagian 0,5 persen," ujarnya.
Menurut Edy, pembayaran bagi hasil yang diistilahkan uang "debu" batu bara untuk pendataan daerah itu dihitung dari 2023 dan 2024 yang dibayarkan pada 2025.
Tentunya, kata Edy, pendapatan ini sangat berarti bagi pembiayaan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang memberikan perhatian bagi daerah Banjarmasin," ujarnya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin tetapkan APBD-P 2025 sebesar Rp2,6 triliun
