Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Wakil ketua DPRD Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Awaludin mengintruksikan para kepala desa untuk selalu memperbaharui Data Terpadu Kesehatan Sosial (DTKS) di wilayah Bumi Saijaan.
Hal itu diungkapkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) seusai melakukan sidak di panggakalan LPG di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Sigam.
"Data ini bisa menjadi dasar bagi penerima bantuan atau penerima subsidi gas LPG 3 Kg," kata Awaludin di Kotabaru, Senin.
Awaludin menyampaikan, pihaknya berupaya melakukan pengawasan distribusi gas subsidi tepat sasaran.
Baik dengan penerapan Perbup yang sudah ada, mengimbau usaha mikro ke atas tidak menggunakan, hingga
memutus rantai penjualan pangkalan ke pengecer yang saat ini ditengarai pemicu harga naik.
Namun di lain sisi, pihaknya juga menginstruksikan agar tiap pemerintah desa bisa lebih update terkait data statistik warganya.
Pihaknya mengakui, kuota gas bersubsidi yang di ajukan ke pertamina Kotabaru sebanyak 9.000 metrik ton per tahun tidak mencukupi berdasarkan DTKS.
"Karena hanya diberikan hanya 5.000 metrik ton per tahun," katanya.
pihaknya juga menyarankan dinas terkait untuk bersurat ke provinsi dan Pertamina untuk penambahan kuota.
Dan jika tidak terpenuhi 9.000 metrik ton sesuai data kebutuhan, maka bersama eksekutif akan langsung ke Pertamina Pusat.
Pewarta: Ahmad Nurahsin QEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
