Kandangan (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Nordiansyah menyampaikan tahun anggaran 2025, bantuan sosial (bansos) Program Rumah Sejahtera (PRS) mengalami peningkatan nominal dari Rp 17,5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp25 Juta.
"Total anggaran yang disalurkan tahun ini mencapai Rp3.025.000.000,-, untuk 121 penerima yang tersebar di 11 kecamatan," katanya dalam laporan kegiatan penyerahan bansos PRS, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Kandangan, Kamis.
Diterangkan dia, rincian per kecamatan yakni, di Kecamatan Angkinang sembilan unit, Daha Barat sembilan unit, Daha Selatan 14 unit, Daha Utara 14 unit.
Kemudian, di Kecamatan Kalumpang sembilan unit, Kandangan 10 unit, Loksado tujuh unit, Padang Batung 12 unit, Simpur 13 unit, Sungai Raya 16 unit dan Telaga Langsat delapan unit.
PRS sendiri merupakan bagian dari upaya Pemkab HSS dalam mewujudkan visi-misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Baca juga: Wabup HSS: Ruang SLRT "Rakat Mufakat" wadah koordinasi efektif
Terutama, dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dan penanganan kemiskinan ekstrem.
"PRS bentuk bansos yang ditujukan untuk menyediakan kebutuhan dasar berupa rumah layak huni, yang menjamin kesehatan dan keamanan bagi masyarakat miskin dan prasejahtera," ungkapnya.
Menurut dia, Bantuan ini mencakup penyediaan bahan bangunan, perbaikan sanitasi, upah tukang, serta konsumsi kegiatan gotong royong.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) HSS H Suriani, dalam arahan menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan ini secara optimal.
Para pendamping program dan kepala desa diminta untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, agar bantuan dapat digunakan tepat sasaran.
"Sebagaimana kita ketahui, rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan fondasi kehidupan keluarga," ucapnya.
Baca juga: Wabup HSS kunjungi lansia asuh dan serahkan bansos di peringatan HLUN
Dari rumah yang layak, lahir semangat hidup, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Pelaksanaan program harus berlandaskan prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat.
Wabup juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tim verifikasi, pemerintah desa, pendamping lapangan hingga OPD teknis, pihak swasta maupun perbankan.
"Kepada para penerima bantuan, saya berpesan agar rumah yang dibangun dapat dirawat dengan baik dan menjadi tempat tumbuhnya harapan, kedamaian, dan masa depan keluarga," pesannya.
Kegiatan penyaluran Bantuan Sosial PRS ini juga diisi dengan bimbingan teknis untuk para penerima dan pelaksana, agar pelaksanaan dan laporan anggaran tidak menyalahi aturan yang ada.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Daerah HSS Kiki Rachmawati, Ketua Baznas HSS H Ahmad Suriani, Kepala Perwakilan Bank Kalsel Syariah Kandangan, perwakilan OPD terkait serta jajaran potensi Dinsos.
