Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjar Erni Wahdini mengatakan jumlah non ASN yang menjalani verifikasi dan validasi sebanyak 3.028 orang.
Baca juga: Pemkab Banjar dongkrak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
"Verifikasi dan validasi terhadap ribuan non ASN itu digelar selama tiga hari sejak Selasa hingga Kamis (5/6) di Wisma Sultan Sulaiman, Jalan Menteri Empat Martapura," ujar Erni di Martapura, Rabu.
Menurut Erni, kegiatan yang menjadi program (BKPSDM) Kabupaten Banjar itu merupakan langkah yang strategis untuk memperbarui serta memastikan keaktifan sekaligus keberadaan tenaga non ASN.
Erni menjelaskan, tujuan update kondisi non ASN untuk memastikan masih aktif atau tidak dan sekaligus memetakan jumlah sumber daya manusia karena diangkat melalui surat keputusan (SK) setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Setelah seluruh kegiatan rampung, kami bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah tenaga non ASN yang ada sehingga bisa dimasukakn dalam database kepegawaian sesuai status yang disandangnya," ucap Erni.
Baca juga: Bupati Banjar apresiasi "Juleha" edukasi cara sembelih halal
Erni mengakui terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi selama proses berlangsung, salah satunya ketidaksiapan peserta dalam membawa dokumen asli seperti KTP dan ijazah yang dimiliki.
"Kendala tidak terlalu berat hanya pegawai tidak menyiapkan langsung berkas misalnya KTP dan ijazah asli sehingga waktu untuk satu orang yang ditargetkan 5 menit kadang jadi sampai 10 menit," ungkapnya.
Eni mengungkapkan kemungkinan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masih dalam proses dan mereka yang diverifikasi belum lulus seleksi atau belum memiliki SK.
"Jadi, mereka yang kami panggil dan menjalani verifikasi maupun validasi adalah mereka yang belum lulus dan belum memiliki SK pengangkatan sebagai PPPK, jadi statusnya masih tetap non ASN," katanya.
Baca juga: Pemkab Banjar raih opini WTP ke-12 atas LKPD 2024
