Pemindahan Ibu Kota Kotabaru jangan rusak akar kehidupan

Kotabaru (ANTARA) - Kebijakan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kotabaru yang lama dari Kecamatan Pulau Laut Sigam ke pusat perkantoran Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara memicu gelombang diskusi publik yang cukup hangat.

Di satu sisi, hal ini dipandang sebagai langkah strategis demi pemerataan pembangunan.

Baca juga: Pemkab Kotabaru bangun kantor desa tingkatkan layanan

Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran besar terkait dampak yang menyertai.

Rencana pemindahan ibu kota kabupaten yang berdampingan dengan Selat Makassar tersebut merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, ketimpangan pembangunan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kabupaten Kotabaru yang terletak di bagian tenggara Provinsi Kalimantan Selatan, berencana pindah lokasi ibu kota kabupaten guna mendukung pengembangan wilayah yang lebih merata dan mengurangi tekanan terhadap ibu kota yang ada.

Tak dapat dimungkiri, pusat pemerintahan yang selama ini berada di Pulau Laut Utara memiliki tantangan geografis, seperti akses ke daratan utama Kalimantan cukup terbatas dari segi transportasi maupun distribusi layanan publik.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Laut Utara, diharapkan aksesibilitas dan efisiensi birokrasi meningkat, serta mendorong pertumbuhan kawasan yang selama ini tertinggal.

Rencana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kotabaru dari Pulau Laut Sigam ke wilayah Pulau Laut Utara tak hanya menyangkut pemindahan fisik bangunan pemerintahan.

Tetapi juga menyentuh sejumlah lapisan penting pada sendi kehidupan masyarakat.

Akses terhadap teknologi informasi, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan pemukiman warga.

Dua isu tersebut yang perlu mendapat perhatian lebih serius agar proses pemindahan tidak justru menciptakan masalah baru.

Baca juga: Wamen LH dan Sekda Jabar kunjungi Kompleks Pabrik Indocement Citeureup