Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Muhammad Rusli menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi pasca pelantikan.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, menekankan, komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi aspek utama yang harus diperkuat pasca-pelantikan.
"Kepala daerah sudah melewati proses yang panjang yang dimulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan, setelah pelantik dan mengucapkan sumpah, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” katanya, dilaporkan, Kamis.
Ia menyoroti kepala daerah telah melewati berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan, oleh karena itu setelah resmi menjabat mereka, diharapkan dapat terus berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Selain Bupati, Rakor bersama KPK tersebut juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kotabaru H Eka Saprudin dan Inspektur Kotabaru H Ahmad Fitriadi.
Kehadiri Bupati Kotabaru, menjadi bukti komitmen penuh dalam rangka mendukung mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
Rakor ini diikuti Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimea Yogyakarya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
