Banjar, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meraih terbaik satu pada Penganugerahan Tata Kelola Keuangan Daerah Berbasis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Penilaian 2023.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel Husnul Khotimah menyerahkan penghargaan kepada Kepala BPKPAD Banjar Akhmad Zulyadaini dan perwakilan dari 12 kabupaten/kota lainnya.
Baca juga: Pemkab Banjar bahas penanganan angka kemiskinan ekstrem
Husnul Khotimah di Banjarmasin, Senin, mengatakan IPKD merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan antara lain mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.
“Selain itu juga untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta peran aktif dalam mewujudkan pengawasan keuangan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Husnul menambahkan, enam dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian adalah kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD.
“Dengan adanya IPKD diharapkan kita mampu berada pada kondisi yang diinginkan yaitu adanya regulasi yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah. Selain itu juga tersedianya instrumen dan sistem aplikasi yang relatif mudah diakses, data dokumen yang akurat dan tentunya SDM yang berintegritas serta profesional,” harapnya.
Baca juga: DKUMPP Banjar sosialisasikan Metrologi Legal di Murung Keraton
Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjar Akhmad Zulyadaini mengucap syukur atas penghargaan yang diraih.
Menurutnya, penghargaan diberikan atas kerja keras semua pihak yang terlibat antara BPKPAD, DKISP dan Bappedalitbang sebagai tim dalam pengelolaan data IPKD ini.
“Ke depan kita akan meningkatkan dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian sehingga nilainya lebih baik. Dan harapan bersama ini menjadi salah satu jalan bagi pemerintah pusat memberikan reward berupa dana insentif ke daerah,” harapnya.
Zulyadaini juga mengungkapkan untuk Pemkab Banjar meraih nilai 83,7892 se Kalsel dan peringkat 12 secara nasional. Dia menargetkan ke depan pihaknya dapat meningkatkan nilai tersebut menjadi 85.
“Nilai ini harus dipertahankan dan ditingkatkan terutama dari dimensi pertama dan kelima yaitu dari sisi kesesuaian perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
Baca juga: Kaleidoskop Pemkab Banjar - Sederet penghargaan diraih sepanjang 2024
