Pagi menjelang siang itu membuat lelaki berkulit coklat tua itu merasa deg-degkan setelah dipanggil oleh salah seorang rekannya yang mengabarkan bahwa ada telepon dari Kotabaru.


Ada apa gerangan sehingga ada telpon dari Kotabaru...?

Berjalan pelan sambil mengusap keringat di dahi, lelaki itu gontai menuju temannya yang membawa pesawat telepon genggam, Tugiman menduga-duga bahwa telepon tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Kotabaru.

Kepala Sekolah SDN Tanjung Nyiur, Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalsel itu mengaku tidak mepunyai masalah dengan tugasnya.

Namun kenapa ada telepon, dalam bibir terdengar lirih..!

Bagi sebagian guru di Pulau Sembilan, membolos tidak mengajar itu hal yang biasa, terlebih wilayah Pulau Sembilan merupakan daerah sangat terpencil dan sulit dijangkau.

Tetapi tidak bagi Tugiman, guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 1985 itu tidak mau membolos atau tidak masuk kerja, bahkan terlambat mengajar pun ia bisa dibilang hampir tidak pernah.

Lelaki kelahiran 13 November 1963 itu mengaku, sejak diterima menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 1988 dan ditempatkan di Desa Tanjung Nyiur, Kecamatan Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalimantan Selatan itu hingga saat ini tidak pernah meninggalkan tempat tugasnya.

Bahkan, hingga saat ini sudah lebih dari 24 tahun bertugas di Tanjung Nyiur, ia tidak pernah mengajukan pindah tugas ke daerah lain, terlebih ke daerah perkotaan.

Hampir separuh hidupnya digunakan untuk mengabdikan diri mencerdaskan anak-anak nelayan yang tinggal di kepulauan yang sulit dijangkau oleh petugas pada umumnya.

Bertugas di wilayah Kecamatan Pulau Sembilan adalah daerah yang paling dihindari oleh hampir semua PNS di Kotabaru.

Karena, wilayah Pulau Sembilan merupakan daerah perbatasan Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan Jawa Timur, dengan jarak Kotabaru sekitar 84 mill,  sehingga daerah tersebut masuk kategori sangat terpencil.

Kecamatan Pulau Sembilan terdiri dari lima desa, desa Labuan Barat, Teluk Sungai, Maradapan, Tengah, dan Tanjung Nyiur.

Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Laut, dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Pada musim barat, terjadi gelombang tinggi hingga mencapai tiga meter, berbahaya bagi pelayaran, terutama kapal-kapal kecil dan kapal nelayan.

Suami Mardiana itu mengaku terlanjur mencintai murid-murid dan desa dimana ia ditugaskan. Sehingga membuat dia lupa untuk mengajukan pindah yang menjadi hak bagi setiap PNS.

Bertarung dengan ombak besar dan terpaksa makan jipa, karena persediaan makanan sudah habis, sudah sering ia lakoni semasa bertugas.

Jipa merupakan makanan yang terbuat dari singkong yang diparut dan diperas tepungnya, tersisa ampasnya kemudian dipanggang di bara api.   

Tugiman yang bapak ibunya berasal dari Yogjakarta itu menganggap makan jipa adalah hal yang biasa, meski sebelum bertugas di Pulau Sembilan tidak pernah alami.

Terurtama saat musim gelombang besar dimana tidak satupun kapal yang biasa mendistribusikan bahan makanan ke daerah itu diizinkan untuk berlayar karena berbahaya.

Dalam kondisi hampir tiga bulan itu, sebagian besar masyarakat di kepulauan hampir kehabisan bahan makanan, sehingga mereka terpaksa mengkonsumsi hasil perkebunan (singkong dan kelapa).

"Seperti warga yang lain, kami tidak mampu membeli bahan makanan untuk persiapan tiga bulan kedepan selama musim gelombang besar," kenang Tugiman.

Gaji yang diterimanya, kata dia, hanya cukup untuk biaya hidup bersama istri dan tiga orang anaknya setiap bulannya.

Meski teman seangkatan waktu diterima masuk PNS sering menawari pindah tugas, Tugiman tidak bergeming sedikitpun.

Bahkan tekadnya untuk mencerdaskan anak-anak pesisir nan jauh disana semakin kuat.

Hatinya gunda gulana, memikirkan murid-muridnya di sekolahan, apabila dirinya sempat meninggalkan tugasnya lebih dari dua hari ke Kotabaru untuk sebuah urusan peting.

"Hanya satu cita-cita kami, tidak ada seorang anak nelayan yang tidak mengenyam pendidikan, semuanya harus sekolah setinggi-tingginya," harapnya.

Tugiman mengaku merasa sangat bangga dan puas, apabila meli hat anak didiknya dapat bersekolah tinggi dan sukses menjadi PNS.

"Banyak anak murid saya kuliah dan kini menjadi guru, dan Polisi. Bahkan, pangkatnya mungkin lebih tinggi dia," ungkapnya.

Melihat anak didiknya sukses di bidangnya itulah cita-cita seorang guru yang gagal mengikuti ujian sertifikasi.


Satya lencana dari Presiden
 
Lelaki yang berbicaranya masih terdengar dialeg bahasa Jawanya itu mengaku terpanggil dalam mencerdaskan anak-anak nelayan di Pulau Sembilan.

Cita-citanya itulah membuat ia tidak pernah mengajukan pindah tugas, sejak 1988 hingga saat ini.

Atas dasar itu semua, Tugiman dianugerahi penghargaan Satya Lencana oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.

"Selain Satya Lencana, saya juga diberi uang sebesar Rp350 ribu, lumayan," kata Tugiman dengan bangganya.

Tugiman mendapat anugerah Satya Lencana, salah satu indikatornya adalah selama 20 tahun tidak pernah pindah tugas, bahkan dari awal hingga saat ini.

Namun terkadang kebanggaanya Tugiman terusik, terutama ketika ia mengenang kegagalannya dalam mengikuti sertifikasi guru.   

"Sungguh aneh, saya mendaftarkan anak buah saya sertifikasi lulus, tiba saya sendiri tidak lulus," kenangnya.

Dimana letak kekurangan saya, sehingga gagal mendapatkan sertifikasi...?

Bagi tugiman, bersertifikasi atau tidak sebagai seorang guru itu sama saja, ia tetap ikhlas menyampaikan ilmu kepada anak didiknya karena Allah semata.   

Namun setidaknya, apabila ia lulus sertifikasi, biaya pendidikan anaknya akan tetap lancar dan tidak akan tersendat.

Tugiman yang dikaruniai tiga orang anak itu, kini harus benar-benar bisa mengatur keuangan rumah tangga, agar pendidikan anak-anaknya tidak terganggu.

Anak pertama M Azhar Al Baihaqi (19) kuliah di Akper Banjarmasin, kedua Maulana Akhsan (16) duduk dibangku kelas II Aliah di pondok pesantren Darul Hijrah Banjarbaru, dan ketiga M Jahrul Iqbal (6) duduk dibangku kelas I SDN Tanjung Nyiur.

Tugiman tidak ingin memperkaya diri dengan tunjangan sertifikasi, ia hanya ingin pendidikan anaknya tetap lancar dan tidak terganggu karena alasan minimnya biaya.

Dalam hati Tugiman selalu diliputi banyak tanda tanya, kenapa ia tidak lulus sertifikasi.

Dia mengaku bersama istrinya telah mencurahkan semua waktunya hanya untuk pendidikan, sehingga ia tidak sempat dan tidak ada waktu untuk mencari rizki di tempat lain.

"Saya hanya ingin mencari uang dengan halal, tidak ingin mencari dengan tidak halal, atau meninggalkan tugas," tandasnya.

Insentif dari Pemkab Kotabaru sebagai guru di desa terpencil sebesar Rp525 ribu, ujar Tugiman, belum belum cukup membantu biaya pendidikan ketiga anaknya.

Oleh sebab itu, ia sangat berharap lulus sertifikasi guru.

Tetapi keinginan itu belum diizinkan Allah...
Semoga 2012, saya lulus sertifikasi," pintanya.

Tugiman yang kini menjabat Kepala Sekolah SDN Tanjung Nyiur itu mengaku, mulai pukul 08.00-17.00 Wita waktunya dihabiskan di sekolah.

SDN Tanjung Nyiur yang memiliki 13 orang guru termasuk kepala sekolah dan 231 orang murid yang dibagi sembilan kelas itu terpaksa memberlakukan dua sip, sip pagi dan sip sore, karena ruang belajar tidak mencukupi.

"Sip pagi mulai pukul 08.00-12.30 Wita sekolah dipakai belajar lima kelas, dan sip sore empat kelas belajar dimulai pukul 13.00-17.00 Wita," katanya.

   
Sertifikasi

Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru Eko Suryadi Widodo Sahdan MM, mengatakan, sebanyak 1.590 orang guru atau sekitar 68,75 persen dari sekitar 2.400 orang guru di Kotabaru, belum memiliki sertifikat mengajar.

"Banyak guru di Kotabaru yang gagal mengikuti sertifikasi," ujarnya.

Bahkan hampir setiap kuota sertifikasi tidak dapat terpenuhi, banyak guru kita yang gagal mengikuti sertifikasi.

Diantaranya disebabkan, kualifikasi pendidikan, golongan kepangkatan belum mencukupi, jam mengajar belum cukup, dan tidak mampu membuat karya tulis ilmiah.

"Karya tulis ilmiah merupakan syarat yang mutlak, dan sangat berat karena guru dituntut untuk membuat satu analisa melalui karya tulis ilmiah tersebut," kata Eko.

Dia menjelaskan, sebagian besar guru yang belum be rsertifikasi tersebut adalah guru sekolah dasar (SD), dari sekitar 1.452 orang guru SD baru sekitar 327 orang bersertifikasi, sisanya sekitar 1.125 orang belum memiliki sertifikat mengajar.

Selanjutnya guru SMP sebanyak 516 orang, yang b ersertifikasi baru sekitar 252 orang, dan belum besertifikasi sebanyak 264 orang, dan guru SMA sekitar 345 orang, besertifikasi sebanyak 144 orang dan belum besertifikasi sebanyak 201 orang.

Padahal, guru yanag mengajar tersebut harus memiliki sertifikat mengajar, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.39 tahun 2009 tentang Kompetensi/Sertifikasi Guru dan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, tambah Eko.

Namun demikian, lanjut dia, pada kenyataanya untuk mendapatkan sertifikat mengajar tersebut tidaklah mudah.

"Sehingga soal sertifikasi ini adalah masalah yang patut mendapatkan perhatian semua pihak, terutama para guru dan pemerintah," katanya menjelaskan./C*C




Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026