Dalam sebuah mosi awal yang diajukan oleh anggota parlemen independen Richard Burgeon, Imran Hussain, Zarah Sultana, serta anggota parlemen dari Partai Buruh, Andy McDonald, Diane Abbott, dan Bell Ribeiro-Addy, disebutkan bahwa adopsi resolusi PBB tersebut memberlakukan kewajiban baru bagi pemerintah.
"... dan menyerukan Pemerintah untuk bertindak mendukung resolusi PBB dan opini Mahkamah Internasional (ICJ), termasuk dengan menghentikan semua ekspor militer ke Israel, melarang impor barang dari pemukiman ilegal Israel, serta mencabut Peta Jalan 2030 yang memperdalam hubungan ekonomi, perdagangan, dan keamanan Inggris dengan Israel."
Para anggota parlemen tersebut juga menyambut baik seruan resolusi PBB kepada negara-negara di dunia untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan mengambil langkah konkret untuk menangani kehadiran Israel yang melanggar hukum di wilayah pendudukan Palestina.
Hingga Selasa (15/10) pagi, mosi tersebut telah ditandatangani oleh 47 anggota parlemen dari Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat & Buruh, Partai Liberal Demokrat, Partai Hijau, Partai Nasional Skotlandia, Plaid Cymru, dan Partai Aliansi, serta 12 anggota parlemen independen.
"Saat kengerian di Gaza dan Tepi Barat terus berlanjut, Pemerintah Inggris harus mendukung PBB pada momen penting ini," tulis Hussain, salah satu dari enam anggota parlemen yang mengajukan mosi, di X.
Baca juga: Yordania: Israel tidak akan capai perdamaian tanpa negara Palestina
Baca juga: PBB desak hormati 'jeda kemanusiaan' vaksinasi polio anak-anak Gaza
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
