PUPR terus genjot pembangunan infrastruktur

Batulicin (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi di "Bumi Bersujud".

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Hernadi, di Batulicin Rabu mengatakan, dana APBD 2023 yang dialokasikan oleh pemerintah awalnya Rp525 miliar, pada perubahan anggaran bertambah menjadi Rp825 miliar.

"Semua dana tersebut kami fokuskan pada proyek yang menjadi prioritas kepala daerah seperti pembangunan tempat pejalan kaki atau pendestrian di kecamatan Batulicin dan Simpang empat sepanjang empat km yang mencapai Rp29,1 miliar lebih," kata Hernadi.

Kemudian pembangunan Bundaran Adipuran di jl. Dharma Parja Batulicin, pembanguna auditorium di Kecamatan Kusan Hilir, peningkatan akses jalan menuju objek wisata.

Hernadi mengatakan, proyek pembangunan di Bidang Bina Marga sendiri mentargetkan panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 95 km, panjang jalan yang dibangun sepanjang delapan km, panjang jalan yang dipelihara 15,8 km dan jembatan yang dibangun sebanyak 18 unit.

Di Bidang Cipta Karya target penduduk yang mendapat layanan air minum 89,78 persen dan tahun drainase lingkungan yang di rehab mencapai 3,75 km.

Sedangkan di Bidang Sumber Daya Air, panjang tanggul sungai yang di bangun mencapai 155 km, panjang sungai yang dinormalisasi mencapai 133 km dan penjang irigasi permukaan yang direhab mencapai 39 km.

"Semua proyek yang dikerjakan ditargetkan akan rampung pada tahu ini, saat ini perkembangan pembangunan sudah mencapai 70-80 persen," jelasnya.

Untuk realisasi keuangan baru mencapai 60 persen karena biasanya dalam realisasi pembangunan itu sendiri pekerjaan sudah selesai Dinas PUPR baru membayarkan ke pekerja atau kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

"Kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Bumbu dapat memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas Hernadi.