Banjarmasin (ANTARA) - Serangkaian peristiwa kriminal dan hukum disiarkan ANTARA Kalimantan Selatan, Minggu (6/8) Kemarin, seperti Polres Hulu Sungai Selatan yang bergerak untuk partisipasi masyarakat tekan Karhutla hingga penemuan mayat Lansia di toilet sebuah diler sepeda motor di Tabalong.
Berikut rangkuman seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Selatan yang masih menarik untuk dibaca kembali:
1. Kapolres HSS apresiasi sosialisasi masif dorong partisipasi masyarakat tekan karhutla
Kandangan (ANTARA) - Kepala Polres (Kapolres) Hulu Sungai Selatan (HSS) AKBP Leo Martin Pasaribu mengapresiasi sosialisasi masif yang telah dilaksanakan, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Lebih lanjut baca:Di sini
2. Tim Gabungan tertibkan mobil parkir di bahu jalan RTH Kijang Mas Permai
Pelaihari (ANTARA) - Tim Gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tanah Laut, Satpol PP Tanah Laut dan TNI-Polri, Kalimantan Selatan menertibkan mobil atau roda empat (R4) parkir di bahu jalan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kijang Mas Permai atau di Jalan Kolonel Soepirma, Pelaihari.
Lebih lanjut baca:Di sini
3. Pemuda Jambu Hulu Padang Batung HSS bawa sajam tanpa izin diamankan
Kandangan (ANTARA) - Seorang pemuda, FAH (26), warga Desa Jambu Hulu, Padang Batung, Hulu Sungai Selatan (HSS), diamankan polisi dalam kasus tindak pidana kepemilikan senjata tajam (sajam) tanpa ijin.
Lebih lanjut baca:Di sini
Baca juga: Kalsel kemarin, penemuan jasad bayi hingga peningkatan hukum bagi UMKM
4. Lansia asal Tabalong ditemukan tak bernyawa di toilet diler
Tanjung (ANTARA) - Satu orang lanjut usia (lansia) asal Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan berinisial MT (65) ditemukan tak bernyawa di toilet sebuah diler sepeda motor di Kecamatan Murung Pudak.
Lebih lanjut baca:Di sini
5. KAHMI Tabalong desak Inspektorat Daerah audit penggunaan APBdes
Koordinator Presidium Majelis Daerah Korp Alumini Mahasiswa Islam (KAHMI) Tabalong Kadarisman mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mengaudit pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) yang diduga menyalahi ketentuan.
