Banjarmasin (ANTARA) - Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky mengatakan proses menebus pupuk subsidi tak lagi ribet cuma dengan aplikasi iPubers yang memudahkan proses administrasi pemilik kios melalui sistem digitalisasi.
"iPubers mengubah drastis proses administrasi kios dari yang sebelumnya banyak mengisi formulir kertas pada proses penebusan, kini administrasi langsung terekam dalam aplikasi," kata dia di Banjarmasin, Jumat.
iPubers atau diambil dari singkatan integrasi pupuk bersubsidi merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Pemerintah telah menetapkan Kalimantan Selatan (Kalsel), Bangka Belitung (Babel), Riau, Bali, dan Aceh menjadi pilot project atau percontohan wilayah yang mengimplementasikan aplikasi iPubers.
Panji menjelaskan digitalisasi kios bertujuan setiap transaksi di kios tercatat dan terekam secara digital.
"Semua yang tadinya manual yang kertas-kertas itu kita hapuskan,” kata Panji dalam acara Diskusi Publik dengan tema “Aplikasi iPubers: Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi” yang berlangsung di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Dengan aplikasi iPubers, setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi di kios langsung terekam secara "realtime".
Aplikasi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi.
“Aplikasi ini dapat memastikan peningkatan pelayanan publik, baik dari kios dan masyarakat bisa mudah melakukan penebusan dengan cukup membawa KTP saja,” tambahnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha mengatakan aplikasi iPubers menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi.
Dia menyebut dengan digitalisasi bisa memastikan ketepatan sasaran dalam proses penebusan pupuk di kios dan perbaikan pelaporan, penagihan dan ketelusuran transaksi.
Tommy mengakui akurasi data merupakan kunci utama dari keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi.
Kementerian Pertanian sendiri saat ini sudah melakukan validasi ulang data calon penerima pupuk bersubsidi bersama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda pada penerima pupuk bersubsidi.
Atas arahan Ombudsman dengan PIHC dan Kemenko Perekonomian sudah berhasil mengintegrasikan T-pubers menjadi iPubers.
"Ini satu langkah luar biasa dan akhirnya terwujud, dan ini sedang diujicobakan termasuk di Kalimantan Selatan," jelasnya.
Tommy berharap iPubers bisa memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar kios bisa bersama-sama memenuhi syarat penebusan pupuk bersubsidi dan apa syarat yang diperlukan petani.
"Kami mengharapkan dinas bisa menyosialisasikan kepada petani secara luas,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Ismarini mengapresiasi Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia yang telah mengimplementasikan aplikasi iPubers di kios pupuk bersubsidi.
Sejalan dengan semangat Kemenko Perekonomian sejak tahun 2022 yang sudah berkoordinasi mengenai digitalisasi pertanian menjadi suatu sistem yang berdampak nyata bagi petani.
"Di tingkat kios akhirnya jadi iPubers, ini adalah sistem digitalisasi penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi yang sangat bagus,” ujar Ismarini.
