Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) resmi melaunching Kampung Keluarga Berkualitas se Kabupaten HSU tahun 2023 di aula KH Dr Idham Chalid Amuntai, Kamis (8/6/2023).
Ada 219 desa dan kelurahan di Kabupaten HSU diberi status menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2022 yang mengamanatkan Kampung Keluarga Berencana berubah nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
Penjabat (Pj) Bupati HSU melalui Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syaifullah, mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu senjata pamungkas pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan.
“Kampung Keluarga Berkualitas saat ini juga telah menjadi ikon program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelasnya.
Tujuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK, serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Ia menyebut, Kampung Keluarga Berkualitas juga menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna dilapangan.
“Kampung Keluarga Berkualitas menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat,” imbuhnya.
Adapun manfaat Kampung Keluarga Berkualitas selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.
“Mudah-mudahan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten HSU bisa berjalan dengan harapan kita bersama dan memberikan manfaat seperti membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor,” pungkasnya.
Sementara itu, Ir H Ramlan, MA, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, pemerintah telah menetapkan permasalahan stunting sebagai isu prioritas nasional tentunya ini dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 dengan target penurunan stunting yakni sebesar 14 persen.
“Secara nasional dimana kita masih berada 24,4 persen pada tahun 2021 dan untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 14 persen,” bebernya.
“Tentunya ini tidak mudah dan kita harus bekerja keras secara konvergensi. Tidak bisa masalah stunting ini hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan DPPKB saja namun, konvergensi seluruh lintas sektor terkait dalam hal ini,” tambahnya.
Dirinya menyebut, Kabupaten HSU menjadi salah satu dari 12 prioritas provinsi untuk mendapatkan penurunan percepatan stunting.
“Yang pertama dalam hal pengadaan air bersih, Kedua adalah sanitasi, banyak masyarakat masih menggunakan jamban terapung, untuk itu supaya bertanggung jawab agar tidak menggunakannya lagi, dan ketiga rumah tidak layak huni lingkungan tempat tinggal agar untuk dibedah,” tukasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, stunting di Kalimantan Selatan ini sekarang dari tahun 2019 31,75 persen, tahun 2021 30 persen. “Jadi penurunannya hanya sebesar 1,75 persen selama dua tahun. Jadi kalau dirata-ratakan 0,9 persen saja,” sebut Ramlan.
Di Kabupaten HSU tahun ini mengalami kenaikan stunting 8,1 persen, dari 20,9 persen menjadi 28 persen. Dan itu menjadi kenaikan yang cukup tinggi, hampir sama kenaikannya di Kotabaru yang 9 persen tertinggi secara se Kalsel dan yang kedua adalah Kabupaten HSU.
Ia berharap, intervensi dari seluruh lintas sektor baik PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sosial, Kementerian Agama, dan lain-lain ini bisa berintervensi untuk membangun Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten HSU.
“Semoga dengan kerja sama ini dapat terus meningkat capaian pelaksanaan program bangga kencana serta percepatan penurunan stunting dan stunting di tahun 2024 nanti diharapkan menjadi 14 persen,” pungkasnya.
Peresmian Kampung Keluarga Berkualitas tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda HSU, Syaifullah didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Ir Ramlan dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja penyuluh KB.
