Amuntai (ANTARA) - Kodim 1001 Amuntai -Balangan bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) turut serta memberikan pendampingan bagi petani dalam melakukan budidaya tanaman hortikultura dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mencegah inflasi.
Komandan Kodim 1001 AMT- BLG Letkol INF Dhuwi Hendradjaja mengajak para pejabat Forkopimda seperti Kapolres, Kejari dan lainnya meninjau budidaya hortikultura hasil binaan mereka di Desa Sungai Karias Dalam yang membudidayakan Tanaman Cabai.
"Adanya kepedulian dan dukungan Forkopimda termasuk Kodim, membuat para petani lebih bergairah membudidayakan tanaman hortikultura," ujar Dandim 1001 HSU-BLG Letkol Inf Dhuwi Hendradjajaj di Amuntai, Selasa.
Dhuwi mengatakan, perlu komitmen bersama untuk mencegah dan mengatasi inflasi tidak hanya diserahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian.
Dandim lantas menginformasikan luas lahan yang dibudidayakan petani untuk hortikultura dan mendapat pendampingan dari Forkopimda HSU mencapai dua hektar berada di Desa Karias Dalam Kecamatan Amuntai Tengah.
Terdapat budidaya tanaman cabai, timun, tomat, terong dan lainnya yang dikembangkan terus oleh kelompok tani agar nantinya bisa memasok kebutuhan masyarakat guna mengatasi inflasi.
Dhuwi berharap Dinas Pertanian untuk memberikan edukasi kepada Kelompok Tani setempat supaya hasil dari produksi tanaman hortikultura terus mengalami peningkatan.
Salah satu pemilik lahan sekaligus Petani Cabai Arbain mengucapkan terima kasih kepada Babinsa dari Kodim 1001/HSU-BLG yang sudah melakukan pendampingan terhadap kegiatan budidaya hortikultura.
"Adanya perhatian dan bantuan anggota Babinsa yang membantu permasalahan yang dihadapi petani hingga bisa panen dan berharap produksi terus meningkat," kata Arbain.
Arbain menuturkan jika anggota Babinsa melakukan pendampingan dari mulai awal persiapan tanam, perawatan, dan panen seperti sekarang.
Budidaya tanaman hortikultura hasil pendampingan Program Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Kodim 1001/HSU-BLG bersama forkopimda ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka mencegah inflasi.
Sekretaris Dinas Pertanian HSU Ahmad Rijani yang turut mendampingi kunjungan forkopimda meninjau lahan budidaya hortikultura, mengatakan, beberapa tanaman hortikultura memang menjadi komoditas strategis yang bisa penyumbang terjadinya inflasi apabila stoknya berkurang .
Namun, kata Rijani, tanaman hortikultura d Kabupaten HSU kurang signifikan pengaruhnya terhadap inflasi karena produksinya cukup baik dimana beberapa kelompok petani hortikultura juga tengah panen.
"Terbukti harga cabe khususnya relatif stabil dan fluktuasi turun," kata Rijani.
Data Dinas Pertanian luas areal untuk budidaya tanaman hortikultura seluas 104 namun hingga 2023 hanya seluas 20 hektar (ha) yang sudah ditanami akibat terjadinya genangan banjir beberapa waktu lalu
Jenis tanaman hortikultura yang banyak ditanam petani adalah Cabe Besar, Cabe Rawit, Terong dan Semangka., tersebar pada delapan desa yakni Desa Karias Dalam, Pulau Damar, Tayur, Mawar Sari, Pinangkara, Hambuku Baru, Sei Durait Tengah, Kaludan Besar dan Kaludan Kecil.
Kabid Perkebunan dan Hortikultura Mahfuz mengatakan, untuk produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten HSU cukup produktivitasnya seperti Cabai Besar bisa mencapai 8 ton/ha, Cabai Rawit 6 ton/ha, Tomat 10 ton/ha dan Terong 15 ton/ha.
Sementara Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSU Entin Lestanti mengatakan, beberapa jenis tanaman hortikultura seperti Timun, terong dan tomat tidak termasuk jenis pangan strategis.
" Termasuk jenis pangan strategis yang bisa menyumbang Inflasi adalah beras, jagung, bawang merah dan putih, cabai rawit dan cabai besar," kata Entin.
Entin menyampaikan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kemendagri pada 27 Februari lalu memang menyebutkan beberapa komoditi sempat mengalami kenaikan harga pada awal 2023 seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabai dan bawang putih.
Berbagai upaya mitigasi tengah dilakukan pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya harga beras yang menjadi makanan pokok masyarakat, diantaranya meninjau ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan harga eceran tertinggi (HET)/, melakukan pemantauan pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) beras di daerah, mempercepat pengadaan beras luar negeri sebanyak 500 000 ton oleh Bulog dan meningkatkan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
