Kesetaraan Gender Dilingkungan Pendidikan Masih Rendah

Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan pendidikan dinilai masih rendah padahal jika dibenahi berdampak meningkatkan sumber daya manusia.

Pejabat Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kemendikbud, Khairullah di Amuntai belum lama ini mengatakan, masih adanya perbedaan perlakuan gender terlihat dari masih banyaknya warga buta aksara dari kalangan perempuan.

"Kalau bicara data, sekitar 5,9 juta penduduk yang buta aksara, sekitar 65 persen merupakan kaum perempuan, karena ditengah keluarga biasanya anak laki-laki yang diprioritaskan memperoleh pendidikan," ujar Khairullah.

Khairullah mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terus berupaya merealisasikan agar kebijakan, perencanaan dan anggaran yang dilakukan pemerintah memiliki responsif gender.

Menjadi pembicara pada workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja Pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan di Kota Amuntai, Khairullah mengharapkan semua instansi pemerintah dan swasta agar dalam penerapan kebijakan, termasuk perencanaan dan penganggaran memperhatikan masalah gender.

Ia mencontohkan, ditingkat lingkungan pendidikan, khususnya disekolah masih kurang memperhatikan kebutuhan gender terlihat dari tidak adanya perbedaan toilet antara siswa laki-laki dan perempuan.

"Ini hanya contoh kecil saja dimana masalah gender kurang diterapkan dilingkungan pendidikan, " katanya.

Menurut Khairullah penerapan kebijakan gender dilingkungan akan membantu menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi siswa sehingga turut menunjang peningkatkan prestasi belajar.

"Suasana yang menerapkan gender ini juga menghindarkan siswa perempuan dari tindakan pelecehan dan kekerasan," katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Amberani SH mengakui penerapan PUG dilingkungan pendidikan masih rendah.

"Bahkan pemahaman tentang masalah gender juga masih kurang, diharapkan sosialisasi PUG bisa memunculkan ide dan gagasan dikalangan pejabat instansi pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan yang responsif gender," katanya.