Kandangan (ANTARA) - Di awal tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) HSS tingkat kecamatan untuk 2024.
Kecamatan Simpur menjadi titik pertama pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan tersebut yang dibuka langsung Bupati HSS H. Achmad Fikry di Aula Kantor Kecamatan Simpur. Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Noor.
"Awalnya usulan yang diterima untuk Kecamatan Simpur sangat banyak, namun pada kegiatan pra-musrenbang tahun ini sudah mengerucut menjadi 33 usulan," kata Camat Simpur, M. Taufiqurrahman, Selasa (10/11).
Baca juga: Bupati HSS buka rakor peningkatan kontribusi industri pengolahan
Dijelaskan dia, seluruh usulan dalam musrenbang ini mencakup berbagai bidang, di antaranya Infrastruktur, sosial budaya, dan perekonomian.
Ia juga menyampaikan capaian perkembangan desa di Kecamatan Simpur pada empat tahun terakhir. Di awal tahun 2023 capaiannya meningkat dengan lima desa berkembang dan enam desa maju.
Selain itu, Kecamatan Simpur menjadi kecamatan pertama yang berpredikat Stop BAB, dan pada tahun 2022 lalu Desa Kapuh juga meraih prestasi sebagai desa terbaik pertama pada lomba PATBM tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Untuk itu, saya mewakili seluruh warga Kecamatan Simpur mengucapkan terimakasih atas segala arahan, bimbingan, dan perhatian Bupati HSS beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan pembangunan," katanya.
Baca juga: HSS raih penghargaan kinerja aksi konvergensi penurunan stunting
Menurut dia, pembangunan dilakukan di berbagai program di Kecamatan Simpur, baik yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung seperti jalan dan jembatan.
Begitupun, program-program yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan langsung seperti BPJS gratis, Jaminan Hidup (Jadup) bagi lansia, beras gratis, dan lainnya.
Bupati H. Achmad Fikry mengatakan tidak semua usulan desa dan kecamatan itu bisa diakomodasi, karena sistem musrenbang memadukan bottom up dan top down.
"Usulan-usulan yang masuk tersebut antara perencanaan di bawah dengan kebijakan pemerintah, termasuk kemampuan keuangan daerah kita," katanya.
