DPRD Kalsel bicarakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat perbatasan dengan Kalteng

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bicarakan kerja sama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan pemerintah provinsi tetangga tersebut.

Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengemukakan itu menjawab Antara Kalsel melalui telepon seluler, malam Senin atau sebelum pertemuan dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalteng.

"Kita perlu menjalin kerja sama dengan provinsi tetangga tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut.

"Karena kehidupan yang tenteram dan tertib serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan hak asasi, dimana pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya," lanjut wakil rakyat dari kaum perempuan itu atau yang akrab dengan sapaan Ibu Tatum.

Ia menambahkan, untuk membicarakan kerja sama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel  bertemu dengan Biro Pemerintahan Setdaprov Kalteng di Palangkaraya.

Mengenai ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Kalsel - Kalteng, menurut dia, hal tersebut selama ini relatif sudah berjalan baik.

"Namun ke depan, kita inginkan lebih baik lagi sehingga perlu kebersamaan atau kerja sama dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut," demikian Tatum.

Sebagaimana terjadwal, kunjungan kerja (Kunker) Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Sekretarisnya H Suripno Sumas ke "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng, 8 - 10 Januari 2023.