Kepala DPPKB HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid di Amuntai, Kamis (29/9/22) mengatakan, kendala yang dihadapi HSU dalam upaya percepatan penurunan Stunting yakni belum mendapat dukungan Program Corporate Social. Responsibility (CSR) dibanding kabupaten lain yang lebih tinggi nilainya seperti Tabalong dan Tanah Bumbu.
"Padahal untuk aspek-aspek lain kita sudah
lakukan, namun kendala diantaranya belum adanya dukungan CSR," ujar Anisah
Anisah berharap untuk upaya percepatan penanggulangan Sunting kedepan ada keterlibatan Program CSR, meski untuk capaian pada 2021 sudah cukup baik.
Disampaikan, upaya percepatan penurunan stunting sudah dilaksanakan oleh Pemkab HSU, pengisian data aksi konvergensi 1 s/d 8 juga sudah dilaksanakan sesuai jadwal.
Demikian pula, katanya, beberapa Inovasi dalam upaya penurunan Stunting sudah dilakukan, tersedia Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan didukung regulasi serta kebijakan pemerintah.
"Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, delapan aksi konvergensi juga dijalankan, bahkan kita mengalami trend prevalensi yang menurun yakni sebesar 20,9%, " tandas Anisah.
Anisah menyampaikan, berdasarkan hasil SSGI 2021 Kabupaten HSU berada di tiga besar prevalensi yang rendah. artinya sudah berada pada jalur yang tepat atau 'on the tr WA Buack',
Posyandu kita juga,berjalan aktif bahkan termasuk tertinggi di Kalsel mencapai 93,6%, " terangnya
Namun, Anisah mengakui jika koordinasi lintas sektor kadang-kadang terjadi kendala tapi bisa diupayakan lewat teknologi Komunikasi dan informasi yang ada seperti WAG ataupun melalui Aplikasi WhatApps
Menurut Anisah salah satu kelebihan daerah lain sehingga mendapat nilai cukup tinggi dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penurunan Stunting karena ditunjang program 'Satu Data' namun Pemkab HSU pada saat ini juga tengah mengembangkan program Satu Data tersebut.
