Bank Dunia mengumumkan pembiayaan 30 miliar dolar atasi rawan pangan

Washington (ANTARA) - Bank Dunia pada Rabu (18/5/2022) mengumumkan tindakan yang akan diambilnya sebagai bagian dari tanggapan global yang komprehensif terhadap krisis ketahanan pangan yang sedang berlangsung, dengan pembiayaan hingga 30 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang sudah ada dan yang baru.

Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembiayaan di bidang-bidang seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air dan irigasi akan tersedia untuk implementasi guna mengatasi kerawanan pangan selama 15 bulan ke depan. Ini akan mencakup upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, dan mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.

Bank Dunia bekerja dengan negara-negara dalam persiapan 12 miliar dolar proyek baru untuk 15 bulan ke depan buat menanggapi krisis ketahanan pangan, menurut pernyataan itu.

Baca juga: Bank Dunia peringatkan agar tidak timbun makanan

Selain itu, portofolio Bank Dunia yang ada mencakup dana yang belum dicairkan sebesar 18,7 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan masalah ketahanan pangan dan gizi, yang mencakup pertanian dan sumber daya alam, gizi, perlindungan sosial, dan sektor lainnya.

"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan," kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.

Untuk menginformasikan dan menstabilkan pasar, sangat penting bagi negara-negara untuk membuat pernyataan yang jelas sekarang tentang peningkatan produksi di masa depan sebagai tanggapan atas perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.

Dia mendesak negara-negara untuk melakukan upaya bersama guna meningkatkan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan penanaman dan hasil panen, dan "menghapus kebijakan yang menghalangi ekspor dan impor, mengalihkan makanan ke biofuel, atau mendorong penyimpanan yang tidak perlu."

Baca juga: Bank Dunia menyiapkan opsi dukung Ukraina atas dampak ekonomi konflik