Pantauan Antara Kalsel di Banjarmasin, melaporkan, anggota Polisi dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) provinsi setempat sudah berdatangan sekitar pukul 08.00 Wita.
Begitu pula anggota TNI Kodam VI/Tanjungpura pukul 08.00 Wita sudah berada di halaman "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Kehadiran lebih awal aparat keamanan dari Polri dan TNI itu cukup beralasan, karena berdasarkan Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seprovinsi tersebut, mereka melakukan aksi unjuk rasa di halaman Rumah Banjar pukul 09.00 Wita.
Namun hingga pukul 13.00 Wita atau sesudah shalat Zuhur pengunjukrasa tersebut belum datang ke Rumah Banjar, sementara cuaca panas bercampur awan-awan hitam/pertanda mau turun hujan.
Demikian pula dalam suratnya pengunjukrasa tidak menyebutkan permasalahan, kecuali menginginkan "Sidang Parlemen Jalanan" (sidang di jalanan bersama mereka dan elemen masyarakat lainnya).
Kemudian pukul 11.30 Wita kedua angkatan yang mengamankan Rumah Banjar melakukan apel siaga bagi anggota Kepolisian di Jalan Lambung Mangkurat, dan anggota TNI di halaman Sekretariat Pengurus Daerah Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kalsel - berseberangan Gedung Dewan provinsi tersebut.
Pengamanan dari jajaran Polda Kalsel yang juga menurunkan pasukan Gagana/Brimob yang bermarkas di Banjarbaru (30 kilometer utara Banjarmasin) itu lengkap dengan sejumlah mobil pengaman.
Sementara bersamaan aksi unjuk rasa dari Forum BEM se-Kalsel serta elemen masyarakat yang mengatasnamakan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) tersebut, anggota DPRD provinsi setempat sudah terjadwal kunjungan kerja (Kunker) melakukan tugas-tugas kedewanan ke luar daerah.
Tugas-tugas kedewanan, 21 - 23 April 2022 tersebut studi komparasi dan konsultasi dalam rangkaian pembahasan lima Raperda Kalsel antara lain Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
Sebelumnya, saat unjuk rasa BEM se-Kalsel, 13 - 14 April 2022, anggota Dewan provinsi tersebut juga ke luar daerah konsultasi/studi komparasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel Tahun Anggaran 2021.
Sebagai tindak lanjut aksi BEM seprovinsi tersebut, DPRD Kalsel menyediakan waktu dialog menghadirkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta instansi terkait provinsi setempat, 20 April 2022.
Pada kesempatan tersebut BEM se-Kalsel tak hadir, kecuali kemlok Cipayung Plus yang menyampaikan beberapa masalah terkini seperti kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, gas bersubsidi/tabung isi tiga kilogram dan bahan bakar minyak (BBM).
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.