Ia mengungkapkan itu mengutip sumber resmi dari pemerintah di Banjarmasin, Rabu (16/3/22) siang sesudah batal pertemuan dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Kalsel.
"Sementara produksi lokal yang pabriknya ada di Kotabaru, Kalsel per hari hanya sekitar 84 kilogram," ungkapnya saat berada di ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD provinsi setempat.
"Oleh karena itu, kita minta Kepala Disdag Kalsel berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan tambahan pasokan migor," lanjutnya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu berharap, koordinasi dengan pemerintah pusat membuahkan hasil sehingga menghadapi bulan puasa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah persediaan migor tidak masalah.
"Kita juga berharap, Satgas Pangan Kalsel agar lebih aktif lagi melakukan pengawasan dan penindakan bila terjadi penyimpangan penyalahgunaan, ada yang menaikkan di luar kewajaran," katanya.
Mengenai gagal rapat kerja Komisi II dengan Disdag provinsi setempat, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu mengaku kecewa atas ketidakmatangan mitra kerjanya tersebut.
"Kita memaklumi, Kepala Disdag lagi ke Jakarta, tapi setidaknya pejabat eselon III dinas tersebut yang datang. Namun sesudah kami tunggu sampai hampir pukul 14.00 Wita hanya seorang yang bukan pejabat struktural yang datang," katanya.
Ketika Antara Kalsel menanya, apakah Komisi II mengundang Bulog dan Asosiasi Pengusaha Gula Terigu Indonesia (Apegti), dia menyatakan, pihaknya untuk sementara ini fokus dengan mitra kerja.
"Memang betul, selain migor, gula pasir juga bermasalah menjelang Ramadhan ini seperti harga yang merangkak naik. Hal tersebut juga akan kami bicarakan dengan Disdag Kalsel bagaimana mencari solusi," ujarnya.
"Terpaksa pertemuan dengan Disdag kami jadwalkan ulang April nanti. Sebab kalau Maret ini kegiatan Dewan Kalsel cukup padat," demikian Imam Suprastowo.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
