Menjelang Ketua Dewan menutup rapat paripurna internal, anggota DPRD Kalsel HM Rosehan Noor Bahri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan intrupsi yang berisikan beberapa hal antara lain masalah tertundanya rapat hari ini (30/12) yang semestinya pukul 10.00 menjadi 14.30 Wita.
Selain itu, mengenai uang perjalan bagi anggota Dewan provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin dan II Kabupaten Banjar, serta Banjarbaru yang merupakan bagian Dapil VII (Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut).
"Oleh karena anggota Dewan dari Banjarmasin, Banjar dan Kota Banjarbaru, sehingga kalau melakukan di Dapilnya tidak ada uang perjalan, sehingga kawan-kawan seperti melaksanakan sosialisasi Perda ke Kabupaten Barito Kuala (Batola)," ujarnya.
"Ketua Dewan mungkin bisa membicarakan dengan pihak eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel mencarikan solusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," demikian Rosehan NB.
Sementara isi intrupsi H Ardiansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Dewan agar Pemprov setempat juga memberi perhatian lebih serius terhadap bencana banjir yang melanda beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Banjir yang terjadi dalam bulan terakhir ini melanda wilayah Nagara atau Kecamatan Daha Selatan, Utara dan Daha Barat, serta Kecamatan Kelumpang dan sebagian wilayah Kecamatan Kandangan, ujar mantan Ketua DPRD HSS itu.
Pasalnya selain merendam jalan lingkar/jalan provinsi antara Nagara - Kandangan, juga permukiman, dan bahkan ribuan rumah penduduk setempat yang terendam, demikian Ardiansyah.
Penutup Masa Sidang Tahun 2021 DPRD Kalsel tersebut tanpa ada laporan kegiatan tahunan, kecuali Ketua Dewan berharap Tahun 2022 lebih baik lagi.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
