Za-Syafi`i Jadi Pendaftar Pertama Pilkada Kalsel

ZA-Syafi`i datang ke kantor KPU di Jalan A Yani KM 3,5, Minggu sekitar pukul 10.30 Wita didampingi ratusan pendukungnya di antaranya Ketua DPD Partai Demokrat HM Fikri dan Ketua DPD Partai Nasional Demokrat H Guntur Prawira.

Kedatangan rombongan ZA-Syafi`i yang diusung tiga partai politik yakni PKB, Nasdem, dan Demokrat dengan total 13 kursi dewan di DPRD Kalsel disambut Ketua KPU Kalsel Samahuddin Muharram dan komisioner lainnya di aula lantai dua KPU.

Samahuddin Muharram mengatakan ZA-Syafi`i merupakan pendaftar pertama bacagub-bacawagub Kalsel yang mulai dibuka pada hari ini pendaftarannya (26/7) hingga 28 Juli nanti.

"Berkas pencalonan ZA-Syafi`i memenuhi syarat pendaftaran dan dapat diterima KPU, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi lebih lanjut," ujarnya.

Dikatakan dia, kalau dalam perjalanan verifikasi administrasi lebih lanjut nantinya ada kurang, maka bisa memperbaikinya pada 3-7 Agustus, dan setelah itu akan KPU tetapkan sah pencalonan kedua pasangan bacagub-bacawagub pada 24 Agustus.

"Mengenai status kedua calon yang harus berhenti dari keanggotaan di DPR RI (ZA) dan pegawai negeri sipil (Syafi`i), KPU harus mendapatkan surat resminya baling lambat pada 23 Agustus," terangnya.

Sementara itu, ZA yang merupakan Ketua DPW PKB Kalsel dan mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode menyatakan kesiapannya bertarung di Pilkada 2015 pada 9 Desember nanti bersama pendampingnya mantan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) dua periode HM Syafi`i.

Dia menyatakan, berkomitmen akan membangun daerah ini dengan kesejahteraan lebih maju lagi jika diberi amanah masyarakat Kalsel memimpin pemerintahan provinsi lima tahun kedepan.

"Saya minta restu dan doa kepada masyarakat untuk pencalonan kami ini, dan pastinya harapan dukungan penuhnya," ucap ZA.

Di hari pertama pembukaan pendaftaran bacagub dan bacawagub ini, kantor KPU Kalsel dijaga ketat aparat kepolisian dari Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin, hanya sebagian kecil pengunjung yang diizinkan masuk dengan bukti kartu pengenal dari KPU yang jumlahnya terbatas, sejumlah awak media pun akhirnya hanya bisa meliput di luar.