Anchorage, Alaska (ANTARA) - Pemerintahan Biden bisa membatalkan kebijakan era Trump yang membuka petak luas tanah federal di Arktik Alaska untuk pengembangan minyak, menurut dokumen yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Anchorage.
Departemen Dalam Negeri AS sedang memeriksa apakah mereka harus membatalkan rencana pengelolaan era Trump untuk National Petroleum Reserve di Alaska (NPR-A), sebuah unit lahan seukuran Indiana yang memiliki minyak dan nilai ekologis yang penting.
Langkah itu dilakukan bahkan ketika Gedung Putih menyetujui perintah pengadilan yang mengharuskannya untuk melanjutkan sewa minyak dan gas di lepas pantai Teluk Meksiko di tengah pertempuran yang sedang berlangsung mengenai rencananya untuk mengurangi ketergantungan AS pada bahan bakar fosil.
Pengumuman itu muncul dalam laporan status yang diajukan pada Selasa (7/9) malam dalam tuntutan hukum yang berusaha untuk membatalkan rencana Trump, yang sangat memperluas peluang pengeboran dan mengurangi perlindungan cadangan (minyak).
Rencana tersebut, yang dibuat final pada hari-hari terakhir pemerintahan Trump, membuka lebih dari 80 persen cadangan untuk pengembangan minyak.
Area yang dibuka untuk penyewaan minyak termasuk Danau Teshekpuk, badan air yang luas yang merupakan habitat penting secara global bagi burung, ikan, dan karibu yang bermigrasi.
Baca juga: Biden uraikan melawan varian Delta
Seorang pengacara dari salah satu organisasi penggugat menyambut baik pengumuman pemerintahan Biden.
"Setiap tinjauan yang masuk akal akan menunjukkan bahwa pemerintahan Biden harus mencabut rencana bencana ini dan mulai menghapus ekstraksi bahan bakar fosil yang ada secara bertahap. Kurang dari itu tidak akan menghentikannya," kata Kristen Monsell dari Pusat Keanekaragaman Hayati dalam sebuah pernyataan.
NPR-A, yang terletak di sebelah barat ladang minyak utama Lereng Utara, dianggap prospektif untuk pengembangan baru. Area yang sebelumnya disewa di bagian timur laut cadangan telah menghasilkan beberapa penemuan baru, termasuk prospek Willow ConocoPhillips, yang menurut perusahaan dapat menghasilkan hingga 160.000 barel per hari.
Proyek itu ditunda sambil menunggu perintah pengadilan untuk merevisi tinjauan lingkungan yang mendahului persetujuan pembangunan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Anies tanggapi pernyataan Joe Biden terkait Jakarta akan tenggelam
