Gubernur diharapkan turun langsung selesaikan insentif nakes

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin mengharapkan, agar gubernur turun langsung dalam penyelesaian insentif tenaga kesehatan (nakes) di provinsi setempat.

"Pasalnya saya sering mendengar keluhan insentif nakes yang belum dibayar," ujar wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu melalui WA-nya, Jumat (23/7) sore.

"Kenapa bisa begitu? Saya berharap Gubernur Kalsel selaku kepala daerah harus turun langsung mengambil langkah cepat, agar hak-hak nakes dipenuhi,” tegasnya.

Namun wakil rakyat bergelar sarjana ekonomi dan magister administrasi publik itu dalam WA-nya tidak menyebutkan besaran nilai dan jumlah nakes yang belum mendapatkan insentif atas jerih payah keringat mereka tersebut.

Pandemi COVID-19 menyerang Indonesia sudah memasuki tahun kedua dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. 

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan. Kini, rumah sakit penuh pasien terpapar virus. Artinya, beban kerja semakin tinggi. Mereka bahu membahu untuk memberikan pelayanan.

“Tenaga kesehatan juga manusia, punya keluarga yang harus dijaga, kesehatan dan keberlangsungan hidupnya. Pertanyaan besar yang muncul, adalah reward yang setimpal mereka dapatkan dengan pengorbanan itu,” ujarnya.

Itulah yang menjadi perhatian Bang Dhin, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.

Ia menegaskan, menjadi hal wajib bagi nakes yang berhadapan langsung dengan pasien mendapat perhatian serius dan mendapat apresiasi dari pemerintah, minimal membayar tunjangan/insentif mereka sesegeranya.

“Jangan sampai keringat mereka sudah kering setelah melaksanakan kewajiban, tapi malah haknya belum dibayar,” ucap mantan anggota DPRD "Bumi Bersujud" Tanbu itu.

Menurut dia, jika persoalannya ada kendala, mestinya dibahas bersama. Bukan didiamkan, tapi harus disesaikan.

“Di legislatif, kami siap membantu eksekutif. Mari kita urai benang kusut dan cari solusi kongkret. Situasi ini sudah sangat mendesak. Saya berharap gubernur tegas dan turun tangan langsung. Kalau perlu tunda pembayaran tunjangan pejabat, prioritaskan hak nakes,” demikian Bang Dhin.