Legislator : Pembangunan wilayah perbatasan Kalsel - Kalteng tak masalah

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani menyatakan, pembangunan wilayah perbatasan antara provinsinya dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada dasarnya tak masalah.

Ia menyatakan itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis (27/5) sebelum rapat paripurna DPRD provinsi tersebut atau sesudah Komisinya kunjugan kerja (Kunker) ke "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng.

Sebagai contoh, lahan yang seakan tak bertuan antara pintu erbang Kalsal dan Kalteng pada jalan trans Kalimantan lintas selatan atau tepatnya di Anjir Banjar - Anjir Kapuas sepanjang lebih kurang 800 meter.

"Lahan sepanjang lebih kurang 800 meter di wilayah Kabupaten Kapuas itu milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng. Mereka cadangkan untuk pembuatan 'rest area" (ruang terbuka umum untuk peristirahatan bagi pelintas jalan trans Kalimantan tersebut," ujar Politikus senior Partai Golkar tersebut.

Begitu pula pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Tabalong, Kalsel dengan Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalteng dari pemerintah daerah tetangga sudah menyiapkan rest area. Tinggal pembangunannya saja lagi," lanjutnya.

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pembangunan wilayah perbatasan sebagaimana layaknya merupakan keniscayaan.

"Apalagi kalau kita kaitkan dengan status sebagai daerah penyangga atau gerbang dari Ibu Kota Negara (IKN) nanti di Kaltim," tambah mantan Ketua DPRD HSU itu.

"Makanya kita terus melakukan pembicaraan dengan Pemprov Kaltim dan Kalteng guna koordinasi pembangunan wilayah perbatasan tersebut supaya kelak di kemudian hari tidak bermasalah," demikian Sahrujani.

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah/provinsi, 24 - 26 Mei 2021 terbagi dua yaitu ke Kalteng dengan Pimpinan Ketua Komisi tersebut, serta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta pimpinan Wakil Ketua Komisi HM Rosehan NB SH dari PDI Perjuangan.