Sebanyak 121 desa di Kalsel rawan karhutla

Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan 121 desa di wilayah itu rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Desa rawan karhutla ini akan menjadi fokus upaya pencegahan melalui teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla secara digital (Asap Digital) dan Lancang Kuning sesuai arahan Kapolri," kata dia di Banjarmasin, Senin.

Dia mengaku siap mendukung sepenuhnya penggunaan aplikasi tersebut dan berharap sinergi lintas sektoral dapat terwujud dalam penanganan karhutla tahun ini.

Pemprov Kalsel akan menggandeng pihak swasta seperti pemegang hak guna usaha (HGU) maupun pinjam pakai kawasan untuk membiayai program yang dilaksanakan.

"Ini kan salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo jadi rencananya akhir bulan ini atau paling lambat bulan depan sudah ada rencana aksi apa, siapa dan berbuat apa," tuturnya usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Polda Kalsel.

Dia mengakui upaya pencegahan karhutla memang dioptimalkan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.

Artinya, katanya, meski puncak musim kemarau yang berpotensi muncul titik api diprediksi terjadi mulai Agustus mendatang, jauh-jauh hari kesiapan menghadapinya sudah digelorakan.

"Jadi pengembangan aplikasi Asap Digital dari Polda Jambi dan Lancang Kuning hasil karya Polda Riau ini kan sangat bagus dalam upaya pencegahan. Di mana ketika muncul titik api langsung terdeteksi dan bisa dipadamkan segera agar tidak membesar," jelasnya.

Di sisi lain, edukasi ke masyarakat juga terus dikedepankan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain merusak lingkungan dan dampaknya merugikan banyak sektor kehidupan dari kabut asap, katanya, pelakunya juga ditindak tegas secara hukum.

"Karhutla ini 99 persen akibat ulah manusia. Jadi kesadaran masyarakat termasuk korporasi ini paling diharapkan. Jangan sampai ada lagi yang membakar lahan apapun alasannya tidak dibenarkan dan pelakunya harus dihukum berat," pungkasnya.