Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sejumlah warga Desa Sungai Gampa, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, merasa terisolasi jika dibandingkan dengan penduduk wilayah lain di kota ini.
"Masalahnya, jalan darat hanya jalan setapak. Oleh karena itu, warga lebih banyak menggunakan jalan sungai yang tidak cepat dan lancar," kata warga Desa Sungai Gampa, Kecamatan Banjarmasin Utara, Pak Anang di Kampung Sungai Gampa, Jumat.
Ia merasa iri jika dibandingkan daerah lain di Kota Banjarmasin yang sudah memiliki jalan beraspal dan mulus hingga memudahkan warga ke mana-mana menggunakan kendaraan bermotor.
Sebaliknya, warga desa mereka hanya menggunakan sampan atau naik sepeda motor bisa saja. Lagi pula, jalannya hanya setapak, becek-becek, dan relatif banyak titik lubang di sana-sini.
Oleh karena itu, warga Sungai Gampa berharap warga mereka jangan dianaktirikan. Mereka seharusnya memperoleh pelayanan pembangunan yang sama dengan daerah lain di kota berpenduduk sekitar 700.000 tersebut.
Apalagi, di Desa Sungai Gampa ada sekolah dan puskesmas yang relatif banyak pegawai dan guru bulak-balik ke kota melalui jalan setapak yang becek dan berlubang. "Hal itu tentu menyengsarakan mereka," kata Pak Anang.
Padahal, Sungai Gampa juga merupakan lumbung produksi pertanian berupa padi dan jeruk, dan beberapa waktu lalu dilakukan panen raya oleh Wali Kota Haji Muhidin.
Kebun jeruk di Sungai Gampa berdasarkan keterangan seluas 14 hektare yang memproduksi buah tersebut yang menyuplai kebutuhan warga kota sehingga memerlukan sarana angkutan yang memadai agar jeruk-jeruk tersebut lebih cepat ke pasaran dan tidak rusak, kata warga lainnya.
Apalagi jika benar Pemkot Banjarmasin menjadikan wilayah Sungai Gampa sebagai sentra jeruk jenis Siam Banjar, tentu memerlukan sarana yang lebih baik lagi di kemudian hari.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemkot Banjarmasin, disebutkan bahwa selama dua tahun ke depan tidak ada dana yang dianggarkan untuk perbaikan jalan ke Desa Sungai Gampa, alasannya kalau dibuatkan jalan, wilayah itu akan cepat berkembang menjadi wilayah perumahan sehingga menghilangkan wilayah resapan.
"Kalau pertimbangannya menghindari berkembangnya wilayah itu menjadi perumahan, tidak mesti dengan tidak membangunkan jalan bagi warga. Kalau itu alasannya, pemerintah menganaktirikan warga. Seharusnya jalan tetap dibangun, tetapi izin perumahan yang dibatasi," kata Pak Anang.
