Mahasiwa Tolak UU Pilkada

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dua organisasi kemahasiswaan yang tergabung di Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (LSISK) Kalsel  dan Aliansi Mahasiswa Pemuda (AMP) Kalsel melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (19/9) pagi.

Dua organisasi kemahasiswaan yang datang ke Gedung Dewan Kota di jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin itu berbeda tuntutan, para mahasiswa yang tergabung di Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (LSISK) Kalsel datang kedewan untuk menyampaikan penolakan mereka terkait rencana perubahan nama kementrian agama menjadi Kementrian Haji, Zakat dan Infak.

Sementara itu, para mahasiswa AMP Kalsel menyampaikan kepada anggota dewan terkait penolakan disahkanya Undang-Undang Pilkada penetapan Kepala Daerah dipilih secara tidak langsung.

Dari pengamatan antara, aksi para mahasiswa ini mendapat penjagaan kerat dari aparat keamanan. Meski mereka berteriak-teriak, namun tidak ada yang melakukan aksi anarkis, hingga aksi demo berjalan cukup aman.

Para anggota DPRD Kota Banjarmasin yang dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif mau menemui para pendemo, dan menerima aspirasi para mahasiswa secara lesehan di depan gedung dewan.

Arufah yang menjadi perwakilan dewan menyatakan, menerima aspirasi para mahasiswa, meski keluhan yang disampaikan para mahasiswa sulit untuk ditindak lanjuti dan  hanya bisa ditampung oleh para anggota dewan.

Sebab, Politisi PPP itu, hal yang disampaikan bukan kebijakan daerah, melainkan kebijakan pusat. “Lain halnya jika tuntutan tersebut merupakan kebijakan daerah, jika itu merugikan masyarakat tentunya bisa kita minta pertanggungjawaban kepala daerah dalam hal ini Walikota Banjarmasin,” ucap Arufah kepada para mahasiswa.

Dia mewakili anggota DPRD lainnya menyambut baik kedatangan para mahasiswa tersebut. artinya, mahasiswa sangat peka terhadap konflik dan isu-isu yang terjadi di Indonesia dengan tujuan agar negara menjunjung asas demokrasi yang baik.

Ditambahkan juga Wakil Ketua sementara DPRD Banjarmasin dari praksi PDIP, Budi Wijaya, bahwa pihaknya akan menampung segala aspirasi masyarakat, demikian juga para mahasiswa. “Yang jelas kita akan tampung aspirasi mereka. Sebab, itu hak mereka sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan menjunjung asas demokrasi,” katanya.