Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM berencana menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak empat juta sambungan rumah tangga (SR).
Skema KPBU diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekaligus menekan impor elpiji yang terus meningkat.
"Ada masalah ketahanan energi, kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar elpiji diimpor dan elpiji tabung 3 kg juga disubsidi. Untuk itu, maka dilakukan diversifikasi energi melalui jargas dengan skema KPBU ini," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di Kota Batam, Kepulauan Riau, seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis.
Selain Yudho, dalam acara konsultasi publik yang diselenggarakan secara virtual dengan mengikuti protokol kesehatan ketat itu, hadir pula antara lain Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso serta narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Alimuddin Baso memaparkan sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi elpiji terus mengalami peningkatan.
Pada 2016, subsidi elpiji mencapai sebesar Rp24,94 triliun, meningkat menjadi Rp38,76 triliun pada 2017 dan 2018 menjadi Rp58,14 triliun, sedang 2019, subsidi elpiji tercatat Rp54,15 triliun.
"Besar sekali nilai subsidi elpiji tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas," tambahnya.
Rencana ini pun didukung penuh oleh pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan.
"Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah, dan ready to use," ujar Syamsul Bahrum, Pejabat Sementara Wali Kota Batam, dalam konsultasi publik tersebut.
Pengembangan jargas di Kota Batam, sambungnya, akan cocok karena kawasan ini tidak hanya sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan.
Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.
"Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga," ujarnya.
Supaya pembangunan jargas tidak tambal sulam, Syamsul mengusulkan agar dilakukan pemetaan perumahan yang sedang dibangun dan akan dibangun.
Setelah pemetaan rampung, tugas berikutnya adalah meyakinkan masyarakat agar mau memasang jargas di rumahnya.
Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Batam adalah 307.749 SR dengan estimasi total biaya adalah Rp2,37 triliun atau setara dengan Rp7,72 juta per sambungan rumah.
Jargas dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Untuk Kota Batam, jargas yang telah dibangun dengan dana APBN sebanyak 4.001 SR dan pembangunan oleh PT PGN Tbk sebanyak 795 SR.
