Jakarta (ANTARA) -
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta calon kepala daerah dari PDIP yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 untuk bekerja keras untuk merebut hati rakyat sehingga memperoleh kemenangan.
"Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih, untuk calon kepala daerah, senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama PDIP," kata Hasto di hadapan 212 calon kepada daerah yang mengikuti Sekolah Partai Gelombang III secara virtual di Jakarta, Rabu.
Para kader PDIP pun, lanjut Hasto, akan berada bersama calon kepala daerah sebagai bagian dari energi perjuangannya dengan memberikan dukungan total.
Ia menegaskan bahwa pihaknya memberi dukungan total, dukungan dengan penuh kedisiplinan, dukungan yang diambil melalui sebuah proses kajian yang panjang dan akhirnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan.
"Ketika keputusan diambil oleh Ketua Umum, siapa pun yang namanya anggota dan kader partai wajib mendukung bapak ibu semuanya tanpa terkecuali," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.
Hasto lantas menekankan, "Yang tidak mendukung bapak ibu semuanya yang telah dicalonkan oleh ibu ketua umum, akan kami berikan sanksi."
Sekolah partai, termasuk cakada yang berasal dari parpol lain, lanjut dia, untuk membekali hal fundamental menyangkut ideologi negara, politik, ekonomi, kebudayaan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan.
Hasto juga mengingatkan para cakada punya pemahaman yang sama dan dapat ikut menjelaskan berbagai isu politik. Salah satunya adalah soal fitnah terhadap PDIP serta Bung Karno yang dikatakan anti-Islam dan komunis.
Ia menyebutkan putra tertua Bung Karno, Guntur Soekarnoputra, pada bulan Oktober 2014 berkirim surat bagaimana kaderisasi PDIP harus memahami Islam dan keislaman sebab kader PDIP terjun serta bersentuhan ke tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
"Ini jelas pesannya karena ada pihak yang ingin membenturkan PDI Perjuangan dengan Islam. Padahal, faktanya sejak awal Bung Karno selalu membela Islam," kata Hasto.
Ia mencontohkan bagaimana PDIP bekerja sama dengan Nahdatul Ulama mengusulkan adanya Hari Santri.
Sebelumnya, Bung Karno yang memaksa Uni Sovyet menemukan makam Imam Al Bukhori di Uzbekistan. Bung Karno juga yang memaksa Kruschev mendirikan kembali Masjid Biru yang sudah sempat dijadikan gudang oleh negeri itu.
Putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, adalah yang mengusulkan agar ulama asal Makassar, Syekh Yusuf, dijadikan pahlawan kemerdekaan Afrika Selatan bersama Bung Karno. Megawati pula yang membangunkan mesjid di bumi belahan selatan itu.
Selain itu, Bung Karno juga membantu serta mendorong kemerdekaan Tunisia, Aljazair, dan Maroko hingga disewakan sebuah rumah perjuangan di Jalan Serang, Jakarta. Bung Karno juga yang membantu Pakistan untuk lepas dari penjajahan dengan mengirimkan persenjataan.
"Tanpa harus berteriak saya bela Islam, Bung Karno menjalankan bagaimana Pancasila itu. Jadi, kalau ada yang berusaha menegatifkan Bung Karno, itu karena kekuatan neokolonialisme dan neoimperialisme yang hendak menjajah kita kembali," kata Hasto.
PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih, mendorong kebijakan berbasis riset serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.
Pada kesempatan itu, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab, di antaranya adalah Cawabup Sumenep Dewi Khalifah dan Cawabup Tangerang Selatan Rahayu Saraswati.
Sama seperti para cakada yang memuji sekolah cakada PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait dengan RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.
Hasto menjawab bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan bahwa kemerdekaan Indonesia harus membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan.
Ada juga sila kelima Pancasila bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.
"Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka, kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh," ujar Hasto.
RUU Cipta Kerja hadir merespons situasi bahwa bangsa ini hidup dalam kompetisi dengan negara lain. Ada sebuah benchmark terhadap produktivitas serta upah buruh Indonesia.
"Namun, legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, pemegang kapital menindas buruh. Maka, hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, itu bagian dari kesepakatn bersama. Akan tetapi, dari garis ideologi, negara bertujuan membuat pekerjaan layak," beber Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu lalu menyinggung soal buruh asing. Menurut dia, hanya yang selected berkaitan teknologi dan resiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka.
Bagi yang mendorong perubahan faktor eksternal, misalnya, kalau ada perusahaan pangan ingin beralih ke industri tinggi, tentu dia harus outsource ke perusahaan kompetensi tinggi.
"Namun, yang berkaitan hajat hidup orang banyak, seperti pertanian, energi, dan perbankan, dinyatakan tak terbuka sepenuhnya untuk asing dan buruhnya," kata Hasto.
