Kementerian LHK tawarkan perhutanan sosial cegah Konflik agraria masyarakat adat

Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi dan Diskusi Tentang Konflik Agraria, Masyarakat Adat dan Perhutanan Sosial bertempat di Pendopo bupati setempat, Jum'at (6/3).

Wakil Bupati HST, Berry Nahdian Forqan hadir sekaligus membuka Rakor mengatakan, sudah menjadi komitmen masyarakat dan pemerintah kabupaten HST untuk tetap menjaga kelestarian pegunungan meratus terutama dari ekploitasi tambang dan perkebunan besar kelapa sawit.

Selanjutnya beliau menyampaikan terbatasnya akses dan infrastruktur merupakan tantangan untuk pembangunan kawasan meratus yang berkelanjutan, oleh karena itu segala potensi masyarakat adat wajib kita salurkan untuk pembangunan yang saling menopang dan berkelanjutan.

Dalam rakor ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Bidang Konflik Agraria dan mediasi dari Kementerian LHK yakni, Rivani Noor Machjoeri yang menyampaikan, pengawasan dan pengelolaan kawasan tentu perlu melibatkan semua pihak, pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Negara harus hadir melalui semua lini dan tingkatan sektor pemerintahan dan harus mengambil peran, dari kementerian hingga kecamatan," katanya.

Berbagai macam solusi untuk mengatasi hal tersebut pun ditawarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian LHK.

Bentuk solusi yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan kepada para pihak. saat ini pengelolaan kawasan hutan dihadapkan dengan adanya konflik.

"Perhutanan sosial adalah salah satu solusi penanganan konflik, tidak hanya pemerintah, swasta pun harus berperan serta dalam penyelesaian konflik", katanya.