Marabahan (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Barito Kuala (Bappelitbang Batola), Kalimantan Selatan Zulkifli Yadi Noor saat menjadi pembina apel mengingatkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk benar-benar memperhatikan proses tahapan pelaksanaan pemerintahan agar seluruh proses rangkaian bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
Di hadapan seluruh peserta apel, dia membeberkan, terhadap kegiatan baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan.
Menurutnya, sejak Desember 2019 masing-masing SKPD diminta menyusun rencana awal SKPD Tahun 2021 dengan leading sector Bappelitbang.
Sementara di awal Januari 2020, sebut dia, pemkab diminta menyusun LAKIP dan LPPD dengan leading sector Bagian Organisasi dan Pemerintahan.
“Ini baru di awal-awal, belum lagi terkait pekerjaan yang dimintakan BPK yang berkaitan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan,” katanya.
Mantan Kadistan TPH Batola itu mengutarakan, seminggu sebelumnya, pihaknya telah melaksanakan konsultasi publik terkait Renja 2021.
Sementara pada Mei dan Juni, jelas dia, akan menyusun Renja Perubahan 2020 dan Desember kembali menyusun perencanaan berikutnya.
Selain perencanaan, Zulkifli juga menyinggung tentang evaluasi, dimana setiap SKPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan setiap bulan melalui laporan format 1, RFK setiap 3 bulan, serta laporan format 2.
Zulkifli berharap seluruh SKPD dan jajaran melaksanakan evaluasi, mengingat dalam penilaian SAKIP, evaluasi merupakan salah satu dari 5 unsur yang menjadi objek penilaian.
Berdasarkan hasil evaluasi, ungkap Kepala Bappelitbang itu, ada saja kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang tidak terlaksana dengan baik, misalnya SKPD tersebut secara fisik mampu melaksanakan 100 persen, namun dari sisi keuangan hanya tersedot 80 persen.
Untuk contoh itu, sebutnya, dari sudut pandang efisiensi memang bagus namun dari sudut pandang perencanaan kurang bagus.
Sebaliknya, terang dia, terdapat pula kegiatan yang di dalam perubahan minta tambahan namun di akhir tahun ternyata tidak bisa menghabiskan anggaran dan ini juga tidak baik.
“Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan ke depan bisa lebih baik lagi,”tegasnya.
Mengingat, lanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil evaluasi dari Kemen-PAN RB melalui salah satu Asdep (asisten deputi) mengatakan, SAKIP Batola mempunyai nilai B yang berarti masih terdapat 30 persen atau masih terdapat uang yang tidak terbelanjakan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
Untuk mengatasinya, papar Zulkifli, tidak ada cara lain selain dengan merekoposing rencana-rencana masing-masing SKPD.
“Hari ini kami melakukan evaluasi dari renja bapak ibu sekalian dengan mereview dan akan kami kembalikan fit back-nya seperti apa,”tandasnya.
