Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Validitasi data penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan hingga kini masih terkendala kondisi geografis dan wilayah yang sangat luas.
Kepala BPS Kalsel Dyan Pramono Effendi di Banjarmasin, Rabu mengungkapkan, data kependudukan yang dihasilkan BPS selama ini belum valid.
"Alasannya karena pencatatan terkendala geografis dan lokasi yang sangat luas serta perubahan kondisi," katanya.
Perubahan kondisi dimaksud, tambah mantan Kepala Biro Humas BPS RI tersebut antara lain, adanya data pemilih tetap yang ternyata usianya belum memenuhi syarat sehingga data tersebut perlu dilakukan perbaikan.
Data-data yang masih salah tersebut, tambah dia, kini sedang dalam proses perbaikan dan pendataan ulang, sehingga pada Pemilui 2014 seluruh data yang diperlukan sudah siap.
"Selain itu validitasi data juga sudah selesai dilakukan," katanya.
Dengan demikian, tambah dia, pada saat Pemilu nanti, tidak ada lagi warga negara yang dari segi usia belum cukup sebagai pemilih tetapi terdata sebagai pemilih tetap.
Pernyataan Dyan tersebut disampaikan sesaat setelah dilantik Gubernur Kalsel sebagai Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Graha Abdi Persada Banjarmasin, menggantikan Iskandar Zulkarnain.
Dyan berkomitmen, akan meneruskan program yang sudah dilaksanakan pimpinan sebelumnya, dan berupaya untuk memperbaiki data yang tepat guna dan lebih berkualitas.
"Petunjuk tentu data yang harus kita hasilkan telah kita peroleh baik itu jenis, macam dan waktunya," katanya.
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin dalam sambutannya mengajak semua pihak khususnya kepala BPS yang baru untuk menjalin kebersamaan dalam membangun Kalsel. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasinya selama ini karena dedikasi pejabat lama diyakini menjadi kontribusi berharga bagi Kalsel.
Ia mengungkapkan, keberadaan BPS sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal itu terutama dalam menyangkut pengolahan informasi dan data yang menjadi acuan pemerintah daerah.
"Data dan informasi yang diolah BPS menjadi sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi acuan bagi daerah untuk mengambil kebijakan," katanya.
Meski demikian, tambah Gubernur, masih banyak kondisi yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas BPS.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
