Saya menilai banyak manfaat dari penerapan JRA ini,Marabahan (ANTARA) -
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barito Kuala (Dispersip), Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis Jadwal Retensi Arsip (Bimtek JRA), di Aula Mufakat, Kamis (14/11).
Kegiatan yang berlangsung dua hari hingga Jumat (15/11) tersebut diikuti para perwakilan SKPD dan kecamatan se-Batola.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS melalui Asisten Bidang Kemasyarakatan, Akhmad Mawarni sangat mengapresiasi Bimtek JRA yang dilaksanakan.
Baca juga: Bupati : SAKIP SKPD naik 8,67 poin
“Saya menilai banyak manfaat dari penerapan JRA ini,” ucapnya.
Beberapa manfaat itu, urai bupati, di antaranya meningkatkan efektivitas kearsipan, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban, serta mewujudkan konsistensi dalam penyusutan arsip.
Namun demikian, sebut bupati, pengendalian sistematis terhadap pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan sedianya menjadi tantangan besar, terlebih banyak arsip berupa lembaran kertas.
Sementara, Kepala Dispersip Batola Hj Harliani mengatakan, pengelolaan kearsipan pemerintah tidak bisa dipandang enteng.
Baca juga: Kesbangpol imbau warga dan SKPD pasang bendera
Untuk itu, ungkap dia, pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan penanggulangan melalui JRA, walau pun langkah yang dilakukan tidak berjalan mulus yang disebabkan keterbatasan pemahaman atas ketentuan-ketentuan JRA.
“JRA sebenarnya sudah lama dicetuskan ANRI. Hanya penerapan di lapangan masih belum sepenuhnya diterapkan dengan baik,” papar Kadispersip yang akrap disapa bu Harli itu.
Harli memaparkan, JRA adalah pedoman pemusnahan, penyusutan, dan mempermanenkan arsip. Dalam arti, selembar kertas arsip tidak bisa dimusnahkan begitu saja sebelum sesuai petunjuk ANRI melalui JRA.
Dalam ketetapan ANRI, sebut Harli, terdapat JRA keuangan, kepegawaian, non kepegawaian, dan non keuangan. Dengan sistem JRA, kantor-kantor SKPD tidak lagi dipenuhi tumpukan-tumpukan arsip. Arsip-arsip permanen ditaruh di kotak khusus yang disediakan ANRI.
“Saat ini kami telah memesan 1.000 kotak untuk Tahun Anggaran 2020. Bukan kotak biasa, karena terdapat pengaturan tingkat keasaman yang mempengaruhi ketahanan kualitas arsip,” paparnya.
Baca juga: Wabup minta SKPD tingkatkan nilai SAKIP
Pewarta: AriantoEditor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
