Bogor (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan wacana yang disampaikan Presiden Joko Widodo akan menyederhanakan birokrasi menjadi dua eselon tujuannya untuk efisiensi birokrasi.
"Selama ini birokrasi dengan empat jenjang eselon dinilai memiliki rantai panjang dan bertele-tele, sehingga investasi yang akan masuk ke Indonesia menjadi sulit," kata Wayan Sudirta ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu.
Wayan Sudirta mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wacana penyederhaan birokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada sidang paripurna MPR RI, Minggu (20/10).
Menurut Wayan Sudirta, wacana yang disampaikan Presiden Joko Widodo akan menyederhanakan birokrasi karena birokrasi selama ini dinilai berbelit-belit dan sering menghambat rencana inverstasi.
Baca juga: Menteri kabinet hanya loyal pada presiden
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali ini menambahkan, wacana yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu awalnya mengagetkan, tapi kemudian dapat diterima.
"Kalaupun eselonnya haya dua, maka eselon lainnya dialihkan ke fungsional sehingga kerja birokrasi menjadi efektif dan berjalan cepat, seperti yang sudah dilakukan di Singapura," katanya.
Mantan anggota DPD RI ini menegaskan, birokrasi harus mengutamakan potensi sumber daya manusia dan produktivitas kerja. "Apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidatonya adalah ingin semuanya menjadi baik. Bagaimana Pak Jokowi dapat memaksimalkan semua potensi sumber daya manusia," katanya.
Baca juga: Presiden tunjuk menteri punya rekam jejak bagus
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, menyampaikan lima poin rencana kerja pemerintah, dalam pidatonya.
Pada poin keempat, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana penyederhanaan birokrasi. Demikian kutipan langsung pidato Presiden Joko Widodo:
"Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," katanya.
Menurut Kepala Negara, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan.
"Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, saya copot," ujarnya.
