"Karena keberhasilan program KB maka jumlah anak balita kadang tidak banyak jumlahnya di beberapa desa sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendirikan lembaga PAUD," ujar Anisah di Amuntai, Jum'at.
Anisah mengatakan, meski ada desa yang tidak memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) namun anak-anak didesa bersangkutan tetap ter 'cover' layanan PAUD didesa terdekat.
Bahkan bagi desa yang banyak anak balita, ditambah balita dari desa lain ikut sekolah di lembaga PAUD desa tersebut, terkadang menjadikan beberapa desa memiliki dua hingga tiga lembaga PAUD.
Ia menjelaskan, adanya hambatan mewujudkan satu desa satu PAUD tidak akan menjadi penghalang bagi Kabupaten HSU untuk mendapat apresiasi dan penilaian dari pemerintah pusat.
"Asalkan kita kemukakan alasannya, maka pemerintah pusat tidak akan menganggap persoalan ini sebagai suatu kekurangan," terang Anisah.
Anisah menyampaikan dari 214 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten HSU sebanyak 290 buah lembaga PAUD sudah berdiri dan sekitar 100 buah diantaranya sudah terakreditasi.
Pemerintah Kabupaten HSU telah memberikan insentif bagi tenaga pendidik PAUD melalui dana APBD apalagi yang bertugas di kawasan terpencil.
