Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - DPRD Provinsi Bali melalui Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, studi banding masalah pertanahan di Kalimantan Selatan.
Rombongan Komisi I bersama Komisi IV bidang kesra DPRD Bali itu, diterima Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Senin.
Pimpinan rombongn DPRD Bali I Gusti Putu Widjere mengungkapkan, masalah pertanahan salah satu permasalahan yang menonjol belakangan ini di provinsinya.
"Persoalan pertanahan itu mencuat ke permukaan, karena nilai jual cukup mahal, yaitu mencapai Rp1 miliar/meterpersegi, terutama pada tempat strategis," ungkapnya.
Mengenai persoalan aset daerah lainnya, menurut wakil rakyat dari "Pulau Dewata" Bali itu, tampaknya tidak jauh beberda dengan di Kalsel.
"Pascadimulai otonomi daerah hingga kini permasalahan aset daerah penyelesaiannya belum tuntas," lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut.
Karena itu, pemerintah provinsi Bali juga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam laporan pertanggungjawaban pelaksaan APBD, demikian Widjere.
Kepada tamunya, Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, permasalahan aset daerah hampir sama di semua Pemprov se Indonesia.
"Oleh sebab itu, baru beberapa Pemprov yang berhasil meraih WTP dari BPK dalam hal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, selebihnya atau terbanyak masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarya.
Begitu pula permasalahan pertanahan, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu, pada dasarnya juga hampir sama di semua provinsi di Indonesia.
"Hanya saja mungkin, pihak-pihak yang bersengketa yang berbeda antara provinsi yang satu dengan yang lain," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
"Sebagai contoh di Kalsel, perselisihan hak atas tanah tersebut antara lain antara persahaan pertabangan dengan perkebunan, antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat," demikian Riswandi.
Dalam menerima wakil rakyat dari Bali itu, hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kalsel A Achmad Bisung bersama beberapa anggota komisinya serta Komisi IV.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
