Marabahan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Barito Kuala, Kalimantan Selatan H Rahmadian Noor mengutarakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) akan memberlakukan tunjangan berbasis kinerja.
“Kita baru saja berkonsultasi ke Kemen-PAN –RB, Insya Allah Oktober nanti kita akan memberlakukan tunjangan berbasis kinerja (Tukin) atau yang di Perbub itu disebut tambahan penghasilan pegawai,” ujar Wabup Batola H Rahmadian Noor, pada saat membina Upacara Bendera Awal Bulan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (1/7.
Menurut dia, diberlakukannya Tukin atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) maka tidak ada lagi tunjangan daerah (Tunda).
Baca juga: Wabup minta SKPD tingkatkan nilai SAKIP
Mantan anggota DPRD Batola menerangkan, dengan diberlakukannya Tukin maka penghasilan tambahan yang didapat sangat tergantung dari hasil kinerja yang dilaksanakan pegawai.
“Semakin tinggi hasil yang didapat berarti proses pencapaian kinerja semakin tinggi juga. Sebaliknya semakin malas pegawai dalam bekerja dengan sendirinya semakin rendah pula penghasilan tambahan yang didapatkan,” paparnya.
Wabup mengutarakan, salah satu komponen cukup tinggi dalam menunjang penghitungan TPP menyangkut kehadiran pegawai termasuk di dalamnya mengikuti apel dan acara-acara yang mencapai 40 persen.
Dia menuturkan, ketepatan waktu dalam absensi masuk maupun pulang turut menentukan prosentasi kehadiran. Jika kehadiran atau kepulangan tidak tepat waktu hasilnya tetap terhitung dan terakomolasi yang otomatis mengurangi tingkat kehadiran dalam sebulan.
Baca juga: Pelantikan DPRD Batola diperkirakan Agustus
Pada rangkaian upacara itu, wabup juga menyinggung tentang seragam pegawai.
Dia menilai ASN Batola kurang seragam terhadap warna pakaian serta atribut seperti lambang daerah, ikat pinggang, tanda pengenal, dan lainnya banyak yang tidak terpasang.
Dalam upaya menyeragamkan pakaian dan atribut ini, Rahmadi mengutarakan, tahun ini Pemkab Batola akan mengadakan seragam dinas beserta seluruh kelengkapannya termasuk atribut dan pangkat.
Dijelaskannya, keseragaman pakaian dan atribut tersebut penting karena menyangkut identitas daerah di samping sesuai instruksi Pemprov Kalsel yang sudah lebih awal menerapkannya.
Saking menilai pentingnya seragam dan kelengkapan, wabup nantinya, mewajibkan selain ASN juga honorer untuk menerapkan.
Bahkan, tegasnya, pihaknya berjanji akan melengkapi pemberian pangkat supaya bisa dikenali.
Baca juga: Bupati luncurkan Bansos BNPT
