DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta kecurangan Pemilu 2019 demi terwujudnya rasa keadilan untuk bangsa.
"Kita usulkan bentuk TPF untuk membongkar sehingga lahir rasa keadilan untuk bangsa ini," tegas Ketua DPD Gerindra NTB H Ridwan Hidayat di Mataram, Minggu.
Ridwan mengatakan, pembentukan TPF ini penting, mengingat masih banyak ditemukan kecurangan Pemilu 2019 di sejumlah daerah dan pengakuan adanya kecurangan ini sendiri telah diakui oleh Bawaslu dan KPU sehingga kecurangan itu memang terjadi karena dibenarkan oleh penyelenggara pemilu sendiri.
"Ini artinya mencoreng tumbuh sehatnya demokrasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, DPD Partai Gerindra NTB juga mengusulkan agar kasus kematian 486 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Kami usulkan kepada penyelenggara pemilu agar kasus kematian petugas KPPS ditetapkan sebagai KLB," ujarnya.
Selain KLB, Ridwan mengatakan meninggalnya ratusan petugas KPPS perlu diusut secara tuntas, apa yang menjadi penyebab, sehingga begitu banyak manusia yang menjadi korban. Hal ini penting untuk dilakukan penyelidikan, sehingga tidak melahirkan kecurigaan-kecurigaam di belakang hari, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keluarga KPPS yang ditinggalkan perlu juga menjadi perhatian pemerintah dengan mengangkat mereka sebagai pahlawan, sehingga keluarganya merasa nyaman," ucapnya.
Menurut Ridwan, Gerindra NTB turut menyampaikan belasungkawa atas kematian petugas KPPS tersebut.
"Kami menyampaikan turut berbela sungkawa atas kematian petugas KPPS dan kepada mereka yang meninggal semoga mendapatkan ridho Allah SWT," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kita usulkan bentuk TPF untuk membongkar sehingga lahir rasa keadilan untuk bangsa ini," tegas Ketua DPD Gerindra NTB H Ridwan Hidayat di Mataram, Minggu.
Ridwan mengatakan, pembentukan TPF ini penting, mengingat masih banyak ditemukan kecurangan Pemilu 2019 di sejumlah daerah dan pengakuan adanya kecurangan ini sendiri telah diakui oleh Bawaslu dan KPU sehingga kecurangan itu memang terjadi karena dibenarkan oleh penyelenggara pemilu sendiri.
"Ini artinya mencoreng tumbuh sehatnya demokrasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, DPD Partai Gerindra NTB juga mengusulkan agar kasus kematian 486 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Kami usulkan kepada penyelenggara pemilu agar kasus kematian petugas KPPS ditetapkan sebagai KLB," ujarnya.
Selain KLB, Ridwan mengatakan meninggalnya ratusan petugas KPPS perlu diusut secara tuntas, apa yang menjadi penyebab, sehingga begitu banyak manusia yang menjadi korban. Hal ini penting untuk dilakukan penyelidikan, sehingga tidak melahirkan kecurigaan-kecurigaam di belakang hari, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keluarga KPPS yang ditinggalkan perlu juga menjadi perhatian pemerintah dengan mengangkat mereka sebagai pahlawan, sehingga keluarganya merasa nyaman," ucapnya.
Menurut Ridwan, Gerindra NTB turut menyampaikan belasungkawa atas kematian petugas KPPS tersebut.
"Kami menyampaikan turut berbela sungkawa atas kematian petugas KPPS dan kepada mereka yang meninggal semoga mendapatkan ridho Allah SWT," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019